Jakarta: Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik santai menghadapi hak interpelasi yang diajukan Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Anies Baswedan, salah satunya, penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.
Taufik mengatakan, hak interpelasi membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Lagi pula, tak banyak yang setuju dengan ide PDI Perjuangan.
"Enggak apa-apa biasa aja. Siapa yang setuju? Saya sebutin nih Gerindra enggak, PKS enggak, PPP, Golkar, dan Demokrat enggak," kata Taufik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2018.
Ia menyampaikan, hingga saat ini hanya dua fraksi yang setuju mengajukan hak interpelasi, yakni PDI Perjuangan dan NasDem. PDI Perjuangan memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI yaitu 38.
Baca: PDIP Ingin Ajukan Hak Interpelasi, Anies: Kita Kerja untuk Rakyat
Sementara NasDem hanya mmeiliki lima kursi. Sementara Gerindra memiliki 15 kursi, PKS 11 kursi, dan PPP sebanyak 10 kursi.
Adapun Demokrat memiliki 10 kursi, Hanura 10 kursi, Golkar sembilan kursi, PKB enam kursi, dan PAN dua kursi.
"Ya, PDI Perjuangan sama NasDem berapa? Interplasi mah biasa itu, nanti ada prosesnya. Cuma saya mengingatkan, PKL ini program untuk rakyat kecil. DPRD nanti dianggap enggak berpihak sama rakyat," ungkapnya.
Sebelumnya, anggota DPRD PDI Perjuangan Pantas Nainggolan mengklaim syarat-syarat pengajuan sudah lengkap. "Syarat formalnya yaitu mendapat dukungan 15 orang anggota dan ditambah 2 fraksi minimal. Jadi dari segi itu tidak terlalu sulit lah," Pantas.
Pantas menyebut Partai NasDem bakal ikut mengajukan hak interpelasi. Hal itu sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Yang dari Fraksi lain juga sudah, tapi ya dari dua tersebut sudah terlewatkan lah," ujar Pantas.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
