medcom.id, Jakarta: Polemik APBD DKI Jakarta yang melibatkan DPRD dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga saat ini belum menemui titik temu. Kedua kubu saling serang. DPRD mensinyalir ada kesalahan prosedur yang dilakukan eksekutif.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengungkapkan, eksekutif dan legislatif sudah membahas serta menyepakati RAPBD 2015. Kemudian, berkas itu dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, ada hal administrasi yang salah, seperti kode rekening yang tidak sesuai. Sehingga, berkas dikembalikan untuk diperbaiki. Tetapi Pemprov DKI tidak melibatkan dewan saat perbaikan dan menyerahkan kembali ke Kemendagri tanpa diketahui DPRD.
“Kemendagri berasumsi semua sudah dibicarakan dan disetujui bersama dewan, padahal belum. Ada indikasi gubernur tidak melakukan prosedur yang sesungguhnya. Sesuai perundang-undangan, segala sesuatu harus dilakukan bersama-sama,” kata Nurdin, melalui pesan elektronik kepada Metrotvnews.com, Kamis (5/3/2015).
Manurutnya, sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2014, pasal 101 ayat 1, gubernur dan DPRD memiliki kewenangan masing-masing, posisinya tidak membawahi satu sama lain, segala keputusan terkait APBD harus dibicarakan bersama.
Dewan berusaha melakukan klarifikasi dengan menyurati pihak Kemendagri bahwa APBD itu tidak dibicarakan bersama DPRD, kemudian Kemendagri meminta kepada Gubernur untuk membahas kembali bersama DPRD. Saat dewan mengirim surat hasil pembahasan tersebut, surat itu tak pernah sampai ke Kemendagri.
“Disinyalir ada sabotase yang dilakukan Sekretariat Dewan. Setelah dicek, tanda terima dari Kemendagri bukan format Kemendagri, Kemendagri hanya memiliki surat yang dari Gubernur saja,” ujar Sekretaris Panitia Hak Angket itu.
medcom.id, Jakarta: Polemik APBD DKI Jakarta yang melibatkan DPRD dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga saat ini belum menemui titik temu. Kedua kubu saling serang. DPRD mensinyalir ada kesalahan prosedur yang dilakukan eksekutif.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengungkapkan, eksekutif dan legislatif sudah membahas serta menyepakati RAPBD 2015. Kemudian, berkas itu dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, ada hal administrasi yang salah, seperti kode rekening yang tidak sesuai. Sehingga, berkas dikembalikan untuk diperbaiki. Tetapi Pemprov DKI tidak melibatkan dewan saat perbaikan dan menyerahkan kembali ke Kemendagri tanpa diketahui DPRD.
“Kemendagri berasumsi semua sudah dibicarakan dan disetujui bersama dewan, padahal belum. Ada indikasi gubernur tidak melakukan prosedur yang sesungguhnya. Sesuai perundang-undangan, segala sesuatu harus dilakukan bersama-sama,” kata Nurdin, melalui pesan elektronik kepada
Metrotvnews.com, Kamis (5/3/2015).
Manurutnya, sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2014, pasal 101 ayat 1, gubernur dan DPRD memiliki kewenangan masing-masing, posisinya tidak membawahi satu sama lain, segala keputusan terkait APBD harus dibicarakan bersama.
Dewan berusaha melakukan klarifikasi dengan menyurati pihak Kemendagri bahwa APBD itu tidak dibicarakan bersama DPRD, kemudian Kemendagri meminta kepada Gubernur untuk membahas kembali bersama DPRD. Saat dewan mengirim surat hasil pembahasan tersebut, surat itu tak pernah sampai ke Kemendagri.
“Disinyalir ada sabotase yang dilakukan Sekretariat Dewan. Setelah dicek, tanda terima dari Kemendagri bukan format Kemendagri, Kemendagri hanya memiliki surat yang dari Gubernur saja,” ujar Sekretaris Panitia Hak Angket itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
