Jakarta: Pergantian wakil gubernur DKI Jakarta tak memiliki tenggat waktu. Proses itu bergantung kepada kuorum anggota DPRD DKI saat menggelar paripurna menentukan pengganti Sandiaga Uno.
"Yang penting koalisi PKS dan Gerindra satukan suara. Tidak buru-buru. Mereka yang pemenang pilkada Jakarta kok," kata Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di Balai Kota, Rabu, 15 Agustus 2018.
Menurut Pras, mekanisme formil yang berlaku saat ini tidak membebankan batasan waktu. Prinsipnya, dia mengikuti regulasi yang dikehendaki, baik pembentukan badan musyawarah (bamus) dan rapat paripurna.
"Kita sekarang ini masih berproses di Badan Musyawarah (Bamus) untuk nantinya menggelar paripurna membahas pengunduran diri Sandi," imbuhnya.
Sejauh ini, kata dia, belum ada lobi-lobi dari Gerindra dan PKS terkait paripurna. Pras enggan mencampuri urusan rumah tangga kedua partai pengusung. Intinya, semua keputusan ada saat paripurna yang menghendaki 73 suara dari total 106 anggota DPRD DKI.
"Kalau tidak kuorum ya kita kejar lagi. Pokoknya saya sebagai ketua dewan, mekanisme saya ikuti, dan yang memimpin paripurna nanti saya," tegas Pras.
Menurut dia, tak masalah jika Anies memimpin DKI tanpa pendamping. Pasalnya, masih ada Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Dinas lain yang mampu meringankan tugas Gubernur. Pras yakin Anies tak akan kerepotan.
Disinggung sosok pengganti yang ideal, politikus PDI Perjuangan itu mengaku tak punya kecenderungan pada figur tertentu. Semua pihak berhak dan memiliki peluang menggantikan Sandiaga. Termasuk Sudirman Said atau M Taufik yang santer digadang-gadang menduduki posisi Wagub.
"Silakan saja kalau memang layak, kita putuskan dalam paripurna," tandas Pras.
Jakarta: Pergantian wakil gubernur DKI Jakarta tak memiliki tenggat waktu. Proses itu bergantung kepada kuorum anggota DPRD DKI saat menggelar paripurna menentukan pengganti Sandiaga Uno.
"Yang penting koalisi PKS dan Gerindra satukan suara. Tidak buru-buru. Mereka yang pemenang pilkada Jakarta kok," kata Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di Balai Kota, Rabu, 15 Agustus 2018.
Menurut Pras, mekanisme formil yang berlaku saat ini tidak membebankan batasan waktu. Prinsipnya, dia mengikuti regulasi yang dikehendaki, baik pembentukan badan musyawarah (bamus) dan rapat paripurna.
"Kita sekarang ini masih berproses di Badan Musyawarah (Bamus) untuk nantinya menggelar paripurna membahas pengunduran diri Sandi," imbuhnya.
Sejauh ini, kata dia, belum ada lobi-lobi dari Gerindra dan PKS terkait paripurna. Pras enggan mencampuri urusan rumah tangga kedua partai pengusung. Intinya, semua keputusan ada saat paripurna yang menghendaki 73 suara dari total 106 anggota DPRD DKI.
"Kalau tidak kuorum ya kita kejar lagi. Pokoknya saya sebagai ketua dewan, mekanisme saya ikuti, dan yang memimpin paripurna nanti saya," tegas Pras.
Menurut dia, tak masalah jika Anies memimpin DKI tanpa pendamping. Pasalnya, masih ada Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Dinas lain yang mampu meringankan tugas Gubernur. Pras yakin Anies tak akan kerepotan.
Disinggung sosok pengganti yang ideal, politikus PDI Perjuangan itu mengaku tak punya kecenderungan pada figur tertentu. Semua pihak berhak dan memiliki peluang menggantikan Sandiaga. Termasuk Sudirman Said atau M Taufik yang santer digadang-gadang menduduki posisi Wagub.
"Silakan saja kalau memang layak, kita putuskan dalam paripurna," tandas Pras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
