Jakarta: Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali didatangi massa. Aksi masih dengan tuntutan yang sama, meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.
"Ini aksi keenam kami, yang merupakan keprihatinan terhadap sikap arogansi Suharso selaku Ketua Umum DPP PPP," ujar Ketua Front Kader Penyelamat PPP Syaiful Rachmat Basuki di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Syaiful menyebut selama ini Suharso tidak bisa menjalankan partai sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sehingga, kata dia, hal itu bisa menghancurkan partai.
"Kalau Suharso tidak bisa menjalankan partai ini, lebih baik mundur. Hal ini sangat bisa menghancurkan partai, apalagi jika menjalankannya secara otoriter dan arogansi," ungkap dia.
Syaiful menegaskan akan terus menuntut hak-hak kader partai melalui aksi lanjutan. Karena belum ada mediasi yang terlaksana dari pihak DPP PPP.
"Maka, kami akan tetap menuntut hak-hak kita," ucap dia.
Ada pun hak-hak kader yang tidak terpenuhi salah satunya terkait, menghilangkan hak kader dalam susunan kepengurusan wilayah. Padahal susunan kepengurusan sudah melalui musyawarah. Sebelumnya, aksi telah berulang kali dilakukan di depan Gedung DPP PPP.
Jakarta: Kantor DPP
Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) kembali didatangi massa. Aksi masih dengan tuntutan yang sama, meminta Ketua Umum PPP
Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.
"Ini aksi keenam kami, yang merupakan keprihatinan terhadap sikap arogansi Suharso selaku Ketua Umum DPP PPP," ujar Ketua Front Kader Penyelamat PPP Syaiful Rachmat Basuki di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Syaiful menyebut selama ini Suharso tidak bisa menjalankan partai sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sehingga, kata dia, hal itu bisa menghancurkan partai.
"Kalau Suharso tidak bisa menjalankan partai ini, lebih baik mundur. Hal ini sangat bisa menghancurkan partai, apalagi jika menjalankannya secara otoriter dan arogansi," ungkap dia.
Syaiful menegaskan akan terus menuntut hak-hak kader partai melalui aksi lanjutan. Karena belum ada mediasi yang terlaksana dari pihak DPP PPP.
"Maka, kami akan tetap menuntut hak-hak kita," ucap dia.
Ada pun hak-hak kader yang tidak terpenuhi salah satunya terkait, menghilangkan hak kader dalam susunan kepengurusan wilayah. Padahal susunan kepengurusan sudah melalui musyawarah. Sebelumnya, aksi telah berulang kali dilakukan di depan Gedung DPP PPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
