medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bersama delapan kementerian akan segera merevitalisasi fungsi situ dan waduk Ibu Kota. Upaya itu diberi nama Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS).
Asisten Pemerintahan, Bambang Sugiyono menuturkan, dari 34 provinsi, hanya Papua dan DKI Jakarta yang belum mengikuti program GN-KPA. Kendati begitu, DKI sudah maju lebih dulu untuk merevitalisasi aliran air.
"Hanya DKI dan Papua yang belum ada SK dari Kementerian. Tapi DKI sudah melakukannya lebih dulu, contohnya di Kampung Pulo dan Bukit Duri," kata Bambang di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).
Bambang menuturkan, GN-KPA berfungsi memperbaiki permasalahan seputar air, seperti banjir, genangan, hingga perbaikan waduk. Ia berharap, dengan adanya GN-KPA Jakarta tidak akan dilanda banjir.
"Misalnya ada daerah mana yang perlu waduk, nanti dibuat. Sheetpile kurang dalam nanti diperbaiki, semacam itulah. Jadi tidak ada banjir lagi," ungkapnya.
Ia mengklaim, warga sangat membutuhkan program GN-KPA karena air kerap menjadi permasalahan. Bambang menyampaikan, tim GN-KPA masih mencari lokasi mana saja yang membutuhkan revitalisasi.
"Nah, makanya itu. Kami masih mendata. Kami berharap kegiatan ini cepat dilaksanakan," tuturnya.
Delapan menteri yang bekerjasama dalam GN-KPA adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bersama delapan kementerian akan segera merevitalisasi fungsi situ dan waduk Ibu Kota. Upaya itu diberi nama Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS).
Asisten Pemerintahan, Bambang Sugiyono menuturkan, dari 34 provinsi, hanya Papua dan DKI Jakarta yang belum mengikuti program GN-KPA. Kendati begitu, DKI sudah maju lebih dulu untuk merevitalisasi aliran air.
"Hanya DKI dan Papua yang belum ada SK dari Kementerian. Tapi DKI sudah melakukannya lebih dulu, contohnya di Kampung Pulo dan Bukit Duri," kata Bambang di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).
Bambang menuturkan, GN-KPA berfungsi memperbaiki permasalahan seputar air, seperti banjir, genangan, hingga perbaikan waduk. Ia berharap, dengan adanya GN-KPA Jakarta tidak akan dilanda banjir.
"Misalnya ada daerah mana yang perlu waduk, nanti dibuat.
Sheetpile kurang dalam nanti diperbaiki, semacam itulah. Jadi tidak ada banjir lagi," ungkapnya.
Ia mengklaim, warga sangat membutuhkan program GN-KPA karena air kerap menjadi permasalahan. Bambang menyampaikan, tim GN-KPA masih mencari lokasi mana saja yang membutuhkan revitalisasi.
"Nah, makanya itu. Kami masih mendata. Kami berharap kegiatan ini cepat dilaksanakan," tuturnya.
Delapan menteri yang bekerjasama dalam GN-KPA adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
