Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan mempertimbangkan usulan PSI terkait kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT). Meski gaji dan tunjangan anggota dewan tidak naik, namun tidak sejalan dengan tingginya anggaran RKT.
"Dalam rumus politik sah-sah saja PSI menolak kenaikan RTK DRPD DKI Jakarta yang anggarannya mencapai Rp888,6 miliar di tahun 2021. Sebab, anggaran sebesar itu akan mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang kesulitan dan kesusahan akibat Covid-19," kata Direktur Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, Rabu, 16 Desember 2020.
Menurutnya, DPRD DKI seharusnya menahan diri sebelum mengusulkan anggaran dalam RKT. Ini menunjukan tak ada rasa sense of crisis dan rasa keprihatinan mereka terhadap dampak Covid-19 yang tengah dialami masyarakat DKI Jakarta.
"Penolakan PSI sudah benar dan mendapat respons positif serta dukungan dari masyarakat DKI Jakarta. Gubenur Anies Bawesdan harus memperhatikan usulan itu," terangnya.
Caranya, Sugiyanto menjelaskan, Anies harus menghentikan proses penerbitam Peraturan Darrah (Perda) APBD tahun anggaran 2021 dan menerbitkan Peraturan Gubenur (Pergub) APBD tahun anggaran 2021.
"Dengan menerbitkan Pergub APBD tahun anggaran 2021 maka Anies akan leluasa menyusun ulang APBD 2021 sesuai kebutuhan Pemrov DKI Jakarta. Termasuk mengembalikan besaran anggaran RKT DPRD DKI Jakarta sama seperti 2020," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan mempertimbangkan usulan PSI terkait kenaikan anggaran
Rencana Kerja Tahunan (RKT). Meski gaji dan tunjangan anggota dewan tidak naik, namun tidak sejalan dengan tingginya anggaran RKT.
"Dalam rumus politik sah-sah saja PSI menolak kenaikan RTK DRPD DKI Jakarta yang anggarannya mencapai Rp888,6 miliar di tahun 2021. Sebab, anggaran sebesar itu akan mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang kesulitan dan kesusahan akibat Covid-19," kata Direktur Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, Rabu, 16 Desember 2020.
Menurutnya, DPRD DKI seharusnya menahan diri sebelum mengusulkan anggaran dalam RKT. Ini menunjukan tak ada rasa
sense of crisis dan rasa keprihatinan mereka terhadap dampak Covid-19 yang tengah dialami masyarakat DKI Jakarta.
"Penolakan PSI sudah benar dan mendapat respons positif serta dukungan dari masyarakat DKI Jakarta. Gubenur Anies Bawesdan harus memperhatikan usulan itu," terangnya.
Caranya, Sugiyanto menjelaskan, Anies harus menghentikan proses penerbitam Peraturan Darrah (Perda) APBD tahun anggaran 2021 dan menerbitkan Peraturan Gubenur (Pergub) APBD tahun anggaran 2021.
"Dengan menerbitkan Pergub APBD tahun anggaran 2021 maka Anies akan leluasa menyusun ulang APBD 2021 sesuai kebutuhan Pemrov DKI Jakarta. Termasuk mengembalikan besaran anggaran RKT DPRD DKI Jakarta sama seperti 2020," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung
DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
