medcom.id, Jakarta: Warga Bukit Duri yang terkena dampak relokasi proyek Kali Ciliwung membentuk tim mediasi. Tim akan mengakomodir warga yang masih bertahan.
"Saya bukan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Saya asli warga Bukit Duri yang meminta keadilan dan mengerti hukum," kata Ketua Tim Mediasi warga RT 15 RW 10 Bukit Duri Daud Qindi kepada Metrotvnews.com, di sekretariat RW 10 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2015)
Daud mengatakan, Ia tak gentar menghadapi pemerintah yang melayangkan Surat Perintah Bongkar (SPB) pada 4 Januari lalu. Ia yakin, perjuangannya akan membuahkan hasil. "Kasus di Bidara Cina juga seperti ini. Kami masih bisa perjuangkan," ujarnya.
Rumah Daud masuk di RT 15 yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Ia mengatakan, warga bersedia pindah, namun Pemerintah DKI harus diberi penggantian sesuai Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
"Rumah 150 meter per segi habis. Alangkah bijak bila Pemerintah melakukan penggantian berdasarkan penghitungan peraturan yang berlaku. Ini hak rakyat," katanya.
Daud mengatakan, warga akan melakukan mediasi dengan Wali Kota Jakarta Timur dan pihak terkait. "Anggota DPRD DKI komisi A juga mendukung kami," ujarnya.
Terkait gugatan SPB ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ia mengaku, tidak ikut andil melakukan gugatan. Pihaknya ingin melakukan mediasi dengan pihak terkait agar eksekusi pembongkaran dilakukan setelah hak warga terpenuhi. "Jangan sampai gugatan tersebut hanya untuk penundaan saja. Hak warga harus dipenuhi," katanya.
Warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menggugat SPB ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Warga menilai, SPB yang dikeluarkan Kecamatan Tebet pada Senin 4 Januari, cacat hukum lantaran tidak sesuai Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
