medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membeli sekolah madrasah dari pemilik yayasan yang sudah tidak mampu mengelola. Sekolah pendidikan berbasis agama itu akan dijadikan madrasah negeri.
"Yayasan itu terjemahannya, sebagian orang berkumpul menyisihkan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau ada yayasan yang sudah payah, jual saja ke kami, kami jadikan madrasah negeri," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama, saat Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Madrasah Indonesia (DPW-PGMI) Provinsi DKI Jakarta 2015-2020 di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2015).
Ahok mengatakan, status madrasah akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Puskesmas. Status pengajar akan tetap guru madrasah, namun gaji mereka mengikuti gaji guru di DKI. "Gaji tetap versi DKI," kata Ahok.
Ahok menyarankan yayasan yang memiliki masalah untuk merenovasi gedung mengajukan anggaran kepada Pemprov DKI. Pengajuan bisa dilakukan sebelum APBD DKI 2017 disusun. "Ajukan saja, kalau bisa cepat, karena kami ajukan APBD sangat cepat di 2017, lebih baik dari sekarang," katanya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membeli sekolah madrasah dari pemilik yayasan yang sudah tidak mampu mengelola. Sekolah pendidikan berbasis agama itu akan dijadikan madrasah negeri.
"Yayasan itu terjemahannya, sebagian orang berkumpul menyisihkan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau ada yayasan yang sudah payah, jual saja ke kami, kami jadikan madrasah negeri," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama, saat Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Madrasah Indonesia (DPW-PGMI) Provinsi DKI Jakarta 2015-2020 di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2015).
Ahok mengatakan, status madrasah akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Puskesmas. Status pengajar akan tetap guru madrasah, namun gaji mereka mengikuti gaji guru di DKI. "Gaji tetap versi DKI," kata Ahok.
Ahok menyarankan yayasan yang memiliki masalah untuk merenovasi gedung mengajukan anggaran kepada Pemprov DKI. Pengajuan bisa dilakukan sebelum APBD DKI 2017 disusun. "Ajukan saja, kalau bisa cepat, karena kami ajukan APBD sangat cepat di 2017, lebih baik dari sekarang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
