medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada aset yang bermasalah. Hal itu terlihat dari laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang masuk.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya sedang mendata seluruh aset yang dimiliki. Data itu dikumpulkan dari SKPD dan UKPD. Proses pengumpulan data masih berjalan. Tapi, dari laporan yang masuk, 80% aset tak bermasalah.
"Berdasarakan laporan yang masuk, 75-80 persen tidak masalah. Kami juga harus mendata yang belum terlaporkan," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Semua aset, baik yang bermasalah maupun tidak, akan diinventarisasi dan dinilai harganya. "Yang bermasalah, masalahnya apa, dan tindakannya apa," kata Djarot.
Djarot mengungkapkan, aset yang bermasalah kebanyakan berupa tanah. Seluruh aset yang dimiliki DKI diperkirakan senilai Rp300 triliun. "Kalau bangunan bisa dinilai. Tapi yang tanah itu banyak bermasalah dan banyak yang tidak masuk daftar," kata Mantan Wali Kota Blitar itu.
Jumlah 80 persen itu belum termasuk aset yang dikelola BUMD. BUMD juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan aset.
"BUMD milik daerah, berarti harus lapor dong, karena ini menyangkut aturan, dan itu masuk dalam Perda," kata Djarot.
Kader PDIP itu menambahkan, aset yang dikelola oleh BUMD ini banyak dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, BUMD harus melapor pada Pemprov DKI. "BUMD ini yang banyak dikerjasamakan, harus kita evaluasi semuanya hingga menyeluruh," kata Djarot.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada aset yang bermasalah. Hal itu terlihat dari laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang masuk.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya sedang mendata seluruh aset yang dimiliki. Data itu dikumpulkan dari SKPD dan UKPD. Proses pengumpulan data masih berjalan. Tapi, dari laporan yang masuk, 80% aset tak bermasalah.
"Berdasarakan laporan yang masuk, 75-80 persen tidak masalah. Kami juga harus mendata yang belum terlaporkan," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Semua aset, baik yang bermasalah maupun tidak, akan diinventarisasi dan dinilai harganya. "Yang bermasalah, masalahnya apa, dan tindakannya apa," kata Djarot.
Djarot mengungkapkan, aset yang bermasalah kebanyakan berupa tanah. Seluruh aset yang dimiliki DKI diperkirakan senilai Rp300 triliun. "Kalau bangunan bisa dinilai. Tapi yang tanah itu banyak bermasalah dan banyak yang tidak masuk daftar," kata Mantan Wali Kota Blitar itu.
Jumlah 80 persen itu belum termasuk aset yang dikelola BUMD. BUMD juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan aset.
"BUMD milik daerah, berarti harus lapor dong, karena ini menyangkut aturan, dan itu masuk dalam Perda," kata Djarot.
Kader PDIP itu menambahkan, aset yang dikelola oleh BUMD ini banyak dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, BUMD harus melapor pada Pemprov DKI. "BUMD ini yang banyak dikerjasamakan, harus kita evaluasi semuanya hingga menyeluruh," kata Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
