medcom.id, Jakarta: Musisi Ahmad Dhani sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta terkait lokalisasi prostitusi di Ibu Kota. Namun lokalisasi tidak akan terjadi tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Kawasan Kalijodo memang akrab dikenal sebagai kawasan lokalisasi. Sepanjang Jalan Kepanduan II, berdiri kafe yang setiap malamnya membuat kebisingan dan menawarkan jasa pekerja seks komersial.
Menurut Dhani, keberadaan kawasan prostitusi sebetulnya sah-sah saja. "Terserah (Kalijodo) kalau mau dilokalisasi. Terserah Pemprov DKI. Tapi ada aturannya tidak? Ini negara hukum, semua pemerintah yang atur," kata Dhani saat mengunjungi kawasan Kalijodo, Jalan Kepanduan II, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (15/2/2016).
Menurut dia, masyarakat hanya mengikuti aturan pemerintah. Selain itu, persoalan lokalisasi prostitusi dan perjudian bukan perkara mudah.
"Lokalisasi, kalau diatur pemerintah dan ada aturannya ya sah saja. Tapi, ini bukan perkara mudah, makanya konstitusi melarang itu," kata Dhani.
Menurut pentolan Republik Cinta Management itu keberadaan lokalisasi hal yang wajar. "Kalau tidak ada lokalisasi, orang mau buat dosa kemana coba?," kata Dhani sambil tertawa.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju jika prostusi di lokalisasi. Hal itu akan meminimalisir PSK liar di Ibu Kota. Namun, tidak ada aturan yang mendasari kebijakan itu.
medcom.id, Jakarta: Musisi Ahmad Dhani sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta terkait lokalisasi prostitusi di Ibu Kota. Namun lokalisasi tidak akan terjadi tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Kawasan Kalijodo memang akrab dikenal sebagai kawasan lokalisasi. Sepanjang Jalan Kepanduan II, berdiri kafe yang setiap malamnya membuat kebisingan dan menawarkan jasa pekerja seks komersial.
Menurut Dhani, keberadaan kawasan prostitusi sebetulnya sah-sah saja. "Terserah (Kalijodo) kalau mau dilokalisasi. Terserah Pemprov DKI. Tapi ada aturannya tidak? Ini negara hukum, semua pemerintah yang atur," kata Dhani saat mengunjungi kawasan Kalijodo, Jalan Kepanduan II, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (15/2/2016).
Menurut dia, masyarakat hanya mengikuti aturan pemerintah. Selain itu, persoalan lokalisasi prostitusi dan perjudian bukan perkara mudah.
"Lokalisasi, kalau diatur pemerintah dan ada aturannya ya sah saja. Tapi, ini bukan perkara mudah, makanya konstitusi melarang itu," kata Dhani.
Menurut pentolan Republik Cinta Management itu keberadaan lokalisasi hal yang wajar. "Kalau tidak ada lokalisasi, orang mau buat dosa kemana coba?," kata Dhani sambil tertawa.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju jika prostusi di lokalisasi. Hal itu akan meminimalisir PSK liar di Ibu Kota. Namun, tidak ada aturan yang mendasari kebijakan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
