medcom.id, Jakarta: Mengurai kemacetan Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuat kebijakan di dalam kota. Perlu ada kebijakan dari kawasan perbatasan ibu kota, seperti Depok, Bekasi dan Tangerang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kendaraan yang beredar di Jakarta sebagian besar disumbang dari wilayah penyangga. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang menyentuh kawasan tersebut.
"Coba kalau mau Electronic Road Pricing (ERP) juga diterapkan di kawasan perbatasan, tapi tentu regulasinya harus benar," kata Martinus di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/1/2014).
Saat ini, kata Martinus, jalan tol sudah tidak mampu menampung kendaraan. Perlu ada kebijakan baru terkait pembatasan kendaraan yang masuk dan beredar di Jakarta.
Dengan adanya penerapan ERP diharapkan kendaraan yang masuk Ibu Kota sedikit berkurang. "Perlu ada kebijakan yang cukup ekstrem untuk mengatasi macet, tapi untuk mengatasi kemacetan harus melibatkan semua stakeholder," ujarnya.
Selain itu, kata Martinus, jumlah angkutan umum juga harus diperbanyak di kawasan perbatasan. Angkutan umum ini dibuat sebagai alternatif seandainya pembatasan kendaraan yang menuju Jakarta.
"Kalau untuk hasil ERP sudah tentu untuk daerah tersebut. Jadi bisa digunakan untuk membangun daerah-daerah peyangga," kata Martinus.
medcom.id, Jakarta: Mengurai kemacetan Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuat kebijakan di dalam kota. Perlu ada kebijakan dari kawasan perbatasan ibu kota, seperti Depok, Bekasi dan Tangerang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kendaraan yang beredar di Jakarta sebagian besar disumbang dari wilayah penyangga. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang menyentuh kawasan tersebut.
"Coba kalau mau
Electronic Road Pricing (ERP) juga diterapkan di kawasan perbatasan, tapi tentu regulasinya harus benar," kata Martinus di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/1/2014).
Saat ini, kata Martinus, jalan tol sudah tidak mampu menampung kendaraan. Perlu ada kebijakan baru terkait pembatasan kendaraan yang masuk dan beredar di Jakarta.
Dengan adanya penerapan ERP diharapkan kendaraan yang masuk Ibu Kota sedikit berkurang. "Perlu ada kebijakan yang cukup ekstrem untuk mengatasi macet, tapi untuk mengatasi kemacetan harus melibatkan semua stakeholder," ujarnya.
Selain itu, kata Martinus, jumlah angkutan umum juga harus diperbanyak di kawasan perbatasan. Angkutan umum ini dibuat sebagai alternatif seandainya pembatasan kendaraan yang menuju Jakarta.
"Kalau untuk hasil ERP sudah tentu untuk daerah tersebut. Jadi bisa digunakan untuk membangun daerah-daerah peyangga," kata Martinus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
