Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan mengawasi penggunaan APBD untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). TGUPP dipastikan akan menggunakan APBD DKI 2018 sebanyak Rp 28 miliar yang dimasukkan ke dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kalau Kemendagri sudah mengeluarkan rekomendasi kan Gubernur bisa menjalankan. Dan, DPRD tinggal mengawasi saja," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2017.
Kendati begitu, Gembong belum bisa menjelaskan cara pengawasan terhadap pengguna anggaran tersebut. Sebab, dia harus menunggu jumlah pasti anggota TGUPP.
"Kita tunggu dulu berapa orangnya dan siapa saja yang masuk. Karena sampai saat ini belum ada rekrutmennya," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Baca: Anies Belum Serahkan Nama Anggota TGUPP
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso memastikan akan mengawasi kinerja TGUPP. Dia tak mau APBD DKI terbuang sia-sia.
"Pengawasan pasti. Bisa juga dengan mengadakan evaluasi per tiga bulan atau empat bulan," kata Santoso.
Anggota Fraksi Demokrat ini meminta Pemprov DKI Jakarta membuka seleksi secara terbuka dan transparan. Bila tidak, ia khawatir TGUPP diisi tim sukses Anies-Sandi.
"Harus ada seleksi secara terbuka. Meskipun mereka sudah profesional. Jangan sampai hanya menampung orang yang tidak memiliki kapabilitas," ujar Santoso.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybJMdO6N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan mengawasi penggunaan APBD untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). TGUPP dipastikan akan menggunakan APBD DKI 2018 sebanyak Rp 28 miliar yang dimasukkan ke dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kalau Kemendagri sudah mengeluarkan rekomendasi kan Gubernur bisa menjalankan. Dan, DPRD tinggal mengawasi saja," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2017.
Kendati begitu, Gembong belum bisa menjelaskan cara pengawasan terhadap pengguna anggaran tersebut. Sebab, dia harus menunggu jumlah pasti anggota TGUPP.
"Kita tunggu dulu berapa orangnya dan siapa saja yang masuk. Karena sampai saat ini belum ada rekrutmennya," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Baca: Anies Belum Serahkan Nama Anggota TGUPP
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso memastikan akan mengawasi kinerja TGUPP. Dia tak mau APBD DKI terbuang sia-sia.
"Pengawasan pasti. Bisa juga dengan mengadakan evaluasi per tiga bulan atau empat bulan," kata Santoso.
Anggota Fraksi Demokrat ini meminta Pemprov DKI Jakarta membuka seleksi secara terbuka dan transparan. Bila tidak, ia khawatir TGUPP diisi tim sukses Anies-Sandi.
"Harus ada seleksi secara terbuka. Meskipun mereka sudah profesional. Jangan sampai hanya menampung orang yang tidak memiliki kapabilitas," ujar Santoso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
