medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju jika prostitusi dilokalisasi. Namun, pelegalan prostitusi dilarang aturan hukum dan perundang-undangan Indonesia.
"Saya setuju, tapi kita enggak bisa lakukan karena tidak ada dasar konstitusinya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016).
Dia mencontohkan, prostitusi layaknya sebuah kotoran yang dibuang disembarang tempat bakal terlihat kotor. Namun, jika kotoran tersebut dibuang pada toilet maka bersih dan tidak akan mendapat komplain dari masyarakat.
"Kita kan bangsa yang munafik, jadi enggak boleh (melegallan prostitusi)," kata dia.
Dia menjelaskan, tidak ada payung hukum yang membolehkan DKI melegalkan prostitusi. Sehingga, dalam waktu dekat Ahok berencana menggusur salah satu daerah lokalisasi, tempat perjudian sekaligus peredaran minuman keras, Kalijodo.
"Lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Makanya kita gusur saja," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju jika prostitusi dilokalisasi. Namun, pelegalan prostitusi dilarang aturan hukum dan perundang-undangan Indonesia.
"Saya setuju, tapi kita enggak bisa lakukan karena tidak ada dasar konstitusinya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016).
Dia mencontohkan, prostitusi layaknya sebuah kotoran yang dibuang disembarang tempat bakal terlihat kotor. Namun, jika kotoran tersebut dibuang pada toilet maka bersih dan tidak akan mendapat komplain dari masyarakat.
"Kita kan bangsa yang munafik, jadi enggak boleh (melegallan prostitusi)," kata dia.
Dia menjelaskan, tidak ada payung hukum yang membolehkan DKI melegalkan prostitusi. Sehingga, dalam waktu dekat Ahok berencana menggusur salah satu daerah lokalisasi, tempat perjudian sekaligus peredaran minuman keras, Kalijodo.
"Lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Makanya kita gusur saja," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
