Jakarta: Penambahan jumlah kendaraan roda dua di DKI Jakarta tiap tahun semakin tak terkendali. Hal itu secara otomatis berimbas pada kemacetan di jalanan ibu kota.
Apalagi ruas jalan di DKI Jakarta sudah tak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang ada. Sebab, jumlah kendaraan selalu bertambah di setiap tahunnya, sementara jumlah ruas jalan yang ada hanya begitu adanya.
Berdasarkan data Korlantas Polri yang dikutip Media Indonesia, sejak 2018-2022 jumlah kendaraan roda dua di DKI Jakarta selalu bertambah. Tidak tanggung-tanggung, penambahan hampir menyentuh satu juta unit tiap tahunnya.
Pada 2018, jumlah kendaraan roda di DKI Jakarta mencapai 15.037.359 unit. Tahun 2019, jumlah kendaraan roda dua bertambah menjadi 15.868.191 unit.
Angka itu pun terus bertambah di 2020 menjadi 16.141.380 unit, bertambah lagi menjadi 16.711.638 unit di 2021. Kemudian pada 2022 menjadi 17.304.447 unit.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan sedari dahulu sejumlah kebijakan kerap kali diberlakukan pemerintah demi mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum ada yang menunjukan hasil yang diharapkan.
Hal itu diperparah dengan angka pertumbuhan kendaraan di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Maka tak heran hingga sampai saat ini kemacetan masih mewarnai ibu kota.
"Dahulu zaman Pak Ahok sempat ada pembatasan kendaraan roda dua di DKI Jakarta, tetapi kebijakan itu dihapuskan oleh Pak Anies karena satu dan lain hal," kata Djoko, saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 25 Mei 2023.
Tak hanya itu, belum adanya kebijakan yang tepat dalam mengatur kendaraan dan lalu lintas juga semakin memperparah kemacetan DKI Jakarta. "Kalau tidak bisa menekan laju pertumbuhan kendaraan, ya minimal ada pengaturan, ada upaya mencegah kemacetan di DKI Jakarta dari pemerintah," ujarnya.
Saat disinggung sejumlah opsi kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan layaknya di luar negeri sana. Djoko pun mempertanyakan keberanian pemerintah untuk melakukan hal itu.
"Di luar negeri itu kalau kendaraan sudah melebihi batas umur tertentu wajib dibesituakan, itu semua dilakukan untuk menekan pertumbuhan kendaraan. Kalau hal itu dilakukan di Jakarta bisa saja, tapi pemerintah berani atau tidak itu masalahnya," ungkap Djoko.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu juga mengingatkan kepada pemerintah agar benar-benar serius dan tegas dalam mengatasi kemacetan. "Sudah banyak wacana dan konsep kebijakan soal mengatasi kemacetan. Intinya untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta itu butuh ketegasan dan konsisten dari pemerintah," tutupnya. (Siti Fauziah Alpitasari)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Penambahan jumlah kendaraan roda dua di
DKI Jakarta tiap tahun semakin tak terkendali. Hal itu secara otomatis berimbas pada
kemacetan di jalanan ibu kota.
Apalagi ruas jalan di DKI Jakarta sudah tak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang ada. Sebab, jumlah kendaraan selalu bertambah di setiap tahunnya, sementara jumlah ruas jalan yang ada hanya begitu adanya.
Berdasarkan data Korlantas
Polri yang dikutip
Media Indonesia, sejak 2018-2022 jumlah kendaraan roda dua di DKI Jakarta selalu bertambah. Tidak tanggung-tanggung, penambahan hampir menyentuh satu juta unit tiap tahunnya.
Pada 2018, jumlah kendaraan roda di DKI Jakarta mencapai 15.037.359 unit. Tahun 2019, jumlah kendaraan roda dua bertambah menjadi 15.868.191 unit.
Angka itu pun terus bertambah di 2020 menjadi 16.141.380 unit, bertambah lagi menjadi 16.711.638 unit di 2021. Kemudian pada 2022 menjadi 17.304.447 unit.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan sedari dahulu sejumlah kebijakan kerap kali diberlakukan pemerintah demi mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum ada yang menunjukan hasil yang diharapkan.
Hal itu diperparah dengan angka pertumbuhan kendaraan di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Maka tak heran hingga sampai saat ini kemacetan masih mewarnai ibu kota.
"Dahulu zaman Pak Ahok sempat ada pembatasan kendaraan roda dua di DKI Jakarta, tetapi kebijakan itu dihapuskan oleh Pak Anies karena satu dan lain hal," kata Djoko, saat dihubungi
Media Indonesia, Kamis, 25 Mei 2023.
Tak hanya itu, belum adanya kebijakan yang tepat dalam mengatur kendaraan dan lalu lintas juga semakin memperparah kemacetan DKI Jakarta. "Kalau tidak bisa menekan laju pertumbuhan kendaraan, ya minimal ada pengaturan, ada upaya mencegah kemacetan di DKI Jakarta dari pemerintah," ujarnya.
Saat disinggung sejumlah opsi kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan layaknya di luar negeri sana. Djoko pun mempertanyakan keberanian pemerintah untuk melakukan hal itu.
"Di luar negeri itu kalau kendaraan sudah melebihi batas umur tertentu wajib dibesituakan, itu semua dilakukan untuk menekan pertumbuhan kendaraan. Kalau hal itu dilakukan di Jakarta bisa saja, tapi pemerintah berani atau tidak itu masalahnya," ungkap Djoko.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu juga mengingatkan kepada pemerintah agar benar-benar serius dan tegas dalam mengatasi kemacetan. "Sudah banyak wacana dan konsep kebijakan soal mengatasi kemacetan. Intinya untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta itu butuh ketegasan dan konsisten dari pemerintah," tutupnya. (
Siti Fauziah Alpitasari)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
