medcom.id, Jakarta: Warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap masih bisa menggunakan hak suaranya. Syaratnya, mereka harus membawa surat keterangan khusus pilkada atau membawa KTP elektronik saat pemungutan suara.
Namun, Ketua Tim Kelompok Kerja Pemutakhiran data Pemilih KPU DKI, Muhammad Sidik khawatir dengan pemilih yang membawa e-KTP ke TPS. Sebab, masing-masing TPS belum dilengkap dengan alat pendeteksi KTP.
"Sekarang lagi musim KTP KW (palsu). Nanti verifikasinya akan sulit karena kami enggak punya alatnya," kata Sidik kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
Sidik menuturkan, alat pendeteksi KTP terbilang mahal. Satu alat bisa menghabiskan belasan juta.
Kendati tak memiliki alat pendeteksi, dirinya memastikan KPU tidak akan kecolongan. Ia menyampaikan, pihaknya dan Bawaslu akan mengoptimalkan fungsi pengawasan saat pemungutan suara berlangsung.
"Pengawasannya sedang kami pikirkan. Yang pasti KPPS harus lebih teliti dan hati-hati. Sekarang di tiap TPS juga ada petugas bawaslunya. Semua akan kami cek sesempurna mungkin," tuturnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) DKI Jakarta mengusulkan kepada KPU agar menambah persyaratan. Ketua Unit Pengelola Teknologi Informasi Dinas dukcapil DKI Jakarta Nur Rahman menyampaikan, pemilih yang menggunakan e-KTP dan surat keterangan (suket) harus dilengkapi surat pengantar RT/RW dan Kartu Keluarga.
"Kami mengusulkan agar dilengkapi surat pengantar RT/RW dan kartu keluarga asli," tutur Rahman.
Dengan begitu, lanjut dia, manipulasi akan minim terjadi. Surat keterangan khusus Pilkada ini hanya dapat digunakan satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.
"Berlakunya hanya satu jam terakhir saja. Kami juga berharap upaya ini dapat mencegah adanya kecurangan dalam bentuk apapun," tuturnya.
medcom.id, Jakarta: Warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap masih bisa menggunakan hak suaranya. Syaratnya, mereka harus membawa surat keterangan khusus pilkada atau membawa KTP elektronik saat pemungutan suara.
Namun, Ketua Tim Kelompok Kerja Pemutakhiran data Pemilih KPU DKI, Muhammad Sidik khawatir dengan pemilih yang membawa e-KTP ke TPS. Sebab, masing-masing TPS belum dilengkap dengan alat pendeteksi KTP.
"Sekarang lagi musim KTP KW (palsu). Nanti verifikasinya akan sulit karena kami enggak punya alatnya," kata Sidik kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
Sidik menuturkan, alat pendeteksi KTP terbilang mahal. Satu alat bisa menghabiskan belasan juta.
Kendati tak memiliki alat pendeteksi, dirinya memastikan KPU tidak akan kecolongan. Ia menyampaikan, pihaknya dan Bawaslu akan mengoptimalkan fungsi pengawasan saat pemungutan suara berlangsung.
"Pengawasannya sedang kami pikirkan. Yang pasti KPPS harus lebih teliti dan hati-hati. Sekarang di tiap TPS juga ada petugas bawaslunya. Semua akan kami cek sesempurna mungkin," tuturnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) DKI Jakarta mengusulkan kepada KPU agar menambah persyaratan. Ketua Unit Pengelola Teknologi Informasi Dinas dukcapil DKI Jakarta Nur Rahman menyampaikan, pemilih yang menggunakan e-KTP dan surat keterangan (suket) harus dilengkapi surat pengantar RT/RW dan Kartu Keluarga.
"Kami mengusulkan agar dilengkapi surat pengantar RT/RW dan kartu keluarga asli," tutur Rahman.
Dengan begitu, lanjut dia, manipulasi akan minim terjadi. Surat keterangan khusus Pilkada ini hanya dapat digunakan satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.
"Berlakunya hanya satu jam terakhir saja. Kami juga berharap upaya ini dapat mencegah adanya kecurangan dalam bentuk apapun," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
