Ahok Tak Bisa Paksakan Bentuk CSR ke Pengembang

medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengaku tak bisa memaksa pengembang dalam menentukan jenis sumbangan Coorporate Social Resposibility (CSR). Sebab, belum ada aturan khusus DKI soal pengaturan bentuk CSR. "Kita belum ada peraturannya harus mengatur. Kamu kalau dikasih mobil masa saya minta rumah?," kata Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016). Adapun kewajiban CSR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau CSR. Di dalamnya hanya tertulis soal tanggung jawab sosial perusahaan. Puluhan Bus Transjakarta dari CSR (Corporate Social Responsibility) Sebagai bentuk pengawasan, Ahok bilang segala bentuk CSR akan didata oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Yang pasti, dia menegaskan tak bisa memaksakan kehendak kepada pengembang terkait bentuk bantuan. "Tinggal dicatat asetnya nanti oleh BPKAD. Orang mau kasih barang masa kita atur," terang dia. Sebelumnya DPRD dalam Paripurna Pandangan DPRD soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengalokasikan dana CSR untuk program yang bersifat mendesak. Beberapa di antaranya adalah seperti bantuan untuk korban penggusuran, bantuan biaya sewa rusunawa bagi warga yang direlokasi, pembangunan sarana umum dan sarana bermain lainnya. Kemudian DPRD DKI juga merekomendasikan Balegda untuk membuat peraturan daerah tentang CSR. Sehingga swasta punya acuan jelas dalam memberikan CSR kepada Pemprov DKI.