NasDem DKI: Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan PPKM Darurat

Jakarta: Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang melanggar pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Jika perlu, diberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut. "Perusahaan, restoran, atau apa pun yang masih membandel, maka perlu dicabut izinnya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021. Dia menyebut langkah tegas sangat diperlukan dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini. Sehingga, kebijakan yang dibuat efektif menekan penyebaran covid-19. "Dalam keadaan seperti ini harus keras, harus benar-benar disiplin kita," kata Legislatior NasDem dari Dapil Jakarta Selatan VIII itu. Dia mengingatkan perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk mematuhi aturan PPKM darurat. Masih banyak temuan perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang memaksa pekerjanya masuk kantor. "Kalau memang tidak termasuk esensial, tidak termasuk pula kritikal, ya diharapkan mengikuti anjuran pemerintah," ujar dia. Baca: Temukan Perusahaan Langgar PPKM Darurat, Anies: Anda Egois! Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan murka saat menemukan sebuah perusahaan properti nekat beroperasi pada masa PPKM darurat. Padahal, perusahaan yang diizinkan kerja di kantor selama masa PPKM darurat hanya sektor esensial dan kritikal.   Unggahan akun Instagram, @aniesbaswedan, ini memperlihatkan betapa berangnya Anies. Di salah unggahan, Anies terlihat berbicara dengan postur tegak sembari menunjuk salah seorang perempuan yang merupakan bagian Human Resource Department (HRD) perusahaan Ray White Indonesia.