medcom.id, Jakarta: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta diketahui melakukan pemborosan anggaran. Hal itu terlihat dari banyaknya mata anggaran mubazir yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"Penggunaan anggaran seharusnya berbasis kinerja. Setiap program kerja harus diinventarisasi. Pejabat harus mengetahui dan menyusun program prioritas," kata Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).
Lasro mengklaim ikut mendampingi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memeriksa ulang KUA-PPAS DKI 2016. Menurutnya, masih banyak SKPD yang menyusun anggaran kegiatan tak mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.
“Masalah yang muncul tidak selalu penggelembungan harga barang. Ada temuan telalu banyak sewa, kerja sama dengan pihak ketiga, pengelola acara. Padahal bisa dikerjakan sendiri. Makanya perencanaan ini menjadi tidak valid,” ujarnya.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja akan merombak kabinetnya hari ini. Sejumlah SKPD mulai eselon IV hingga eselon II bakal dirotasi, mutasi dan demosi. Termasuk pencopotan kepala dinas yang dinilai tidak sejalan dengan Ahok.
Beredar kabar, Ahok akan mengganti enam kepala dinas. Mereka diduga bermain-main dengan anggaran, mulai dari penggelembungan harga barang hingga menyiasatinya dengan menjalin kerja sama pihak ketiga.
medcom.id, Jakarta: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta diketahui melakukan pemborosan anggaran. Hal itu terlihat dari banyaknya mata anggaran mubazir yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"Penggunaan anggaran seharusnya berbasis kinerja. Setiap program kerja harus diinventarisasi. Pejabat harus mengetahui dan menyusun program prioritas," kata Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).
Lasro mengklaim ikut mendampingi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memeriksa ulang KUA-PPAS DKI 2016. Menurutnya, masih banyak SKPD yang menyusun anggaran kegiatan tak mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.
“Masalah yang muncul tidak selalu penggelembungan harga barang. Ada temuan telalu banyak sewa, kerja sama dengan pihak ketiga, pengelola acara. Padahal bisa dikerjakan sendiri. Makanya perencanaan ini menjadi tidak valid,” ujarnya.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja akan merombak kabinetnya hari ini. Sejumlah SKPD mulai eselon IV hingga eselon II bakal dirotasi, mutasi dan demosi. Termasuk pencopotan kepala dinas yang dinilai tidak sejalan dengan Ahok.
Beredar kabar, Ahok akan mengganti enam kepala dinas. Mereka diduga bermain-main dengan anggaran, mulai dari penggelembungan harga barang hingga menyiasatinya dengan menjalin kerja sama pihak ketiga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
