medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis uji coba langsung sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, pada Juli ini. Namun, belum diketahui berapa lama uji coba tersebut akan berlangsung.
Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Akbar, mengatakan uji coba akan berlangsung relatif lama.
"Belum tahu. Ini masangnya kan susah, mereka saja mengirimnya pakai kapal sebulan setengah. Artinya barang ini, sampai terpasang Juni. Uji cobanya tidak bisa dilakukan sebula dua bulan, saya rasa lebih lah 3 bulan uji cobanya," ucap Akbar di Balai kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan penerapan ERP di Ibu Kota. Pemprov DKI tidak ingin terburu-buru dalam menyiapkan sistem yang diharapkan menekan kemacetan ini.
Pemprov DKI menilai penerapan ERP merupakan suatu yang sensitif karena berkaitan dengan kepercayaan warga kepada program ini.
"Kami minta mereka (perusahaan) demo alat dulu. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya buru-buru terus kita salah, kemudian orang tidak percaya dengan ERP, karena itu kita hati-hati banget. Ketika ERP jalan, tidak boleh salah karena ini sensitif banget," kata dia.
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat ini menyebutkan, ada lima perusaha yang tertarik mengerjakan ERP. Namun, untuk uji coba, baru ada satu perusahaan yang bersedia. Yaitu perusahaan asal dari Swedia, Kapsch.
"Ada 5 sebenarnya, tetapi yang baru siap uji coba baru dari Kapsch. Empat lagi dari Qfree Norwegia, Mitsubisi Jepang, IBM Amerika, dan dari Perancis. Mereka semua juga gandeng perusahaan lokal untuk pemasangan ERP ini," ucapnya.
Dia mencontohkan, Kapsch dari Swedia menggandeng perusahaan lokal Alita yang mengurus sistem tiket elektronik di Commuterline.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis uji coba langsung sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, pada Juli ini. Namun, belum diketahui berapa lama uji coba tersebut akan berlangsung.
Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Akbar, mengatakan uji coba akan berlangsung relatif lama.
"Belum tahu. Ini masangnya kan susah, mereka saja mengirimnya pakai kapal sebulan setengah. Artinya barang ini, sampai terpasang Juni. Uji cobanya tidak bisa dilakukan sebula dua bulan, saya rasa lebih lah 3 bulan uji cobanya," ucap Akbar di Balai kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan penerapan ERP di Ibu Kota. Pemprov DKI tidak ingin terburu-buru dalam menyiapkan sistem yang diharapkan menekan kemacetan ini.
Pemprov DKI menilai penerapan ERP merupakan suatu yang sensitif karena berkaitan dengan kepercayaan warga kepada program ini.
"Kami minta mereka (perusahaan) demo alat dulu. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya buru-buru terus kita salah, kemudian orang tidak percaya dengan ERP, karena itu kita hati-hati banget. Ketika ERP jalan, tidak boleh salah karena ini sensitif banget," kata dia.
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat ini menyebutkan, ada lima perusaha yang tertarik mengerjakan ERP. Namun, untuk uji coba, baru ada satu perusahaan yang bersedia. Yaitu perusahaan asal dari Swedia, Kapsch.
"Ada 5 sebenarnya, tetapi yang baru siap uji coba baru dari Kapsch. Empat lagi dari Qfree Norwegia, Mitsubisi Jepang, IBM Amerika, dan dari Perancis. Mereka semua juga gandeng perusahaan lokal untuk pemasangan ERP ini," ucapnya.
Dia mencontohkan, Kapsch dari Swedia menggandeng perusahaan lokal Alita yang mengurus sistem tiket elektronik di Commuterline.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
