Jakarta: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencari pihak swasta untuk program rumah DP Rp0. Sebab dalam rancangan APBD DKI 2020, alokasi dana untuk program tersebut dipangkas.
"Kami mau memetakan dulu nih. Swasta mana yang mau mendukung pembangunan ini," ujar Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, di kawasan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.
Dari segi kuantitas, Kelik memprediksi jumlah rumah DP Rp0 akan berkurang. Namun pihaknya tetap mengupayakan. Pemprov bakal mencari cara agar pembangunan rumah murah itu tak terlalu membebani APBD.
Harapan Kelik, ada perubahan penganggaran program rumah DP Rp0 ini. Mengingat program tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"(Anggaran) DP Rp0 perlu ditambah lagi. Tapi dengan kondisi keuangan DKI yang defisit, ya tetap kami terima anggaran tersebut," pungkasnya.
Anggaran program rumah dengan uang muka (DP) Rp0 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta 2020 disunat lagi menjadi Rp500 miliar. Pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan Rp2 triliun, tetapi dipangkas menjadi Rp1 triliun dalam rapat komisi DPRD.
Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar mengenai pemotongan anggaran ini. Dia menilai penandatanganan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Kamis, 28 November 2019, belum final.
Menurut dia, bujet rumah DP Rp0 masih bisa berubah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD, kata dia, memastikan semua anggaran pada kegiatan strategis aman terlebih dahulu.
Jakarta: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencari pihak swasta untuk program rumah DP Rp0. Sebab dalam rancangan APBD DKI 2020, alokasi dana untuk program tersebut
dipangkas.
"Kami mau memetakan dulu nih. Swasta mana yang mau mendukung pembangunan ini," ujar Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, di kawasan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.
Dari segi kuantitas, Kelik memprediksi jumlah rumah DP Rp0 akan berkurang. Namun pihaknya tetap mengupayakan. Pemprov bakal mencari cara agar pembangunan rumah murah itu tak terlalu membebani APBD.
Harapan Kelik, ada perubahan penganggaran program rumah DP Rp0 ini. Mengingat program tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"(Anggaran) DP Rp0 perlu ditambah lagi. Tapi dengan kondisi keuangan DKI yang defisit, ya tetap kami terima anggaran tersebut," pungkasnya.
Anggaran program rumah dengan uang muka (DP) Rp0 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta 2020 disunat lagi menjadi Rp500 miliar. Pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan Rp2 triliun, tetapi dipangkas menjadi Rp1 triliun dalam rapat komisi DPRD.
Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar mengenai pemotongan anggaran ini. Dia menilai penandatanganan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Kamis, 28 November 2019, belum final.
Menurut dia, bujet rumah DP Rp0 masih bisa berubah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD, kata dia, memastikan semua anggaran pada kegiatan strategis aman terlebih dahulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
