medcom.id, Jakarta: Tim angket DPRD DKI Jakarta mulai melakukan penyelidikan terkait kasus anggaran siluman dalam APBD DKI 2015. Badan Anggaran (Banggar) DKI menjadi pihak pertama yang memenuhi panggilan.
Anggota Panitia hak Angket, Tubagus Arief mengatakan, agenda rapat hak angket adalah meminta keterangan Pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI terkait proses pembentukan postur APBD DKI tahun 2015 dari awal hingga munculnya dana siluman senilai Rp 12,1 triliun.
Selain itu, pimpinan Banggar juga dimintai keterangan terkait proses pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), hingga disahkan dalam rapat paripurna menjadi Raperda APBD DKI.
Sebelumnya, pemanggilan pimpinan banggar dilakukan pada Jumat, 6 Maret. Karena berhalangan hadir, jadwal pemeriksaan Banggar terpaksa diundur.
Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, jika hingga batas waktu yang ditentukan kedua pihak tidak mencapai kata sepakat, Kemendagri akan mengambil keputusan untuk memastikan APBD tidak tersandera dinamika politik dengan mengambilalih APBD DKI.
medcom.id, Jakarta: Tim angket DPRD DKI Jakarta mulai melakukan penyelidikan terkait kasus anggaran siluman dalam APBD DKI 2015. Badan Anggaran (Banggar) DKI menjadi pihak pertama yang memenuhi panggilan.
Anggota Panitia hak Angket, Tubagus Arief mengatakan, agenda rapat hak angket adalah meminta keterangan Pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI terkait proses pembentukan postur APBD DKI tahun 2015 dari awal hingga munculnya dana siluman senilai Rp 12,1 triliun.
Selain itu, pimpinan Banggar juga dimintai keterangan terkait proses pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), hingga disahkan dalam rapat paripurna menjadi Raperda APBD DKI.
Sebelumnya, pemanggilan pimpinan banggar dilakukan pada Jumat, 6 Maret. Karena berhalangan hadir, jadwal pemeriksaan Banggar terpaksa diundur.
Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, jika hingga batas waktu yang ditentukan kedua pihak tidak mencapai kata sepakat, Kemendagri akan mengambil keputusan untuk memastikan APBD tidak tersandera dinamika politik dengan mengambilalih APBD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
