medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tak terlalu serius menanggapi laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan korupsi DPRD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok melaporkan dugaan penyelewengan dana APBD oleh para wakil rakyat.
"Ini soal proses pengesahan APBD. Baru nanti masuk ke dalam angka-angka atau item lainnya. Tapi, proses pengesahannya itu yang di-angketkan," kata Taufik dalam Program Bincang Pagi Metro TV DPRD Meradang, Ahok Diadang, Minggu (1/3/2015).
Politikus Gerindra itu menuding, pelaporan Ahok merupakan reaksi setelah 106 anggota DPRD menyetujui penggunaan hak angket terkait kisruh APBD 2015.
"Itu, karena ada hak angket, terus dia laporin. Kan yang dilaporin itu 2014 terutama. 2014 itu masa kepemimpinan Ahok. Yang melakukan sesuatunya itu eksekutif. Tender eksekutif, pelaksanaan eksekutif, yang dorong eksekutif. Semuanya eksekutif," tukas Taufik.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tak terlalu serius menanggapi laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan korupsi DPRD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok melaporkan dugaan penyelewengan dana APBD oleh para wakil rakyat.
"Ini soal proses pengesahan APBD. Baru nanti masuk ke dalam angka-angka atau item lainnya. Tapi, proses pengesahannya itu yang di-angketkan," kata Taufik dalam Program Bincang Pagi Metro TV DPRD Meradang, Ahok Diadang, Minggu (1/3/2015).
Politikus Gerindra itu menuding, pelaporan Ahok merupakan reaksi setelah 106 anggota DPRD menyetujui penggunaan hak angket terkait kisruh APBD 2015.
"Itu, karena ada hak angket, terus dia laporin. Kan yang dilaporin itu 2014 terutama. 2014 itu masa kepemimpinan Ahok. Yang melakukan sesuatunya itu eksekutif. Tender eksekutif, pelaksanaan eksekutif, yang dorong eksekutif. Semuanya eksekutif," tukas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
