medcom.id, Jakarta: Sumiati, 31, Warga Jalan Musirin, Kedoya, Jakarta Barat, mengeluh dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum cair. Dia bingung harus mengadukan masalah ini ke mana.
"Mau bagaimana lagi ya, telat turun uangnya. Saya butuh, tapi enggak tahu mau lapor ke mana," kata Sumiati kepada Metrotvnews.com di SDN Kedoya Selatan 01 Pagi, Rabu (11/3/2015).
Ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada guru tapi tak ada jawaban yang memuaskan. "Jadi, saya harus mengadu ke mana," tanya Sumiati.
Sumiati mengaku selama ini dana KJP digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya yang baru kelas satu SD. Dia berharap proses pencairan dana KJP dipercepat.
"Biasanya buat beli peralatan sekolah, tapi uang jajan juga sih," akunya.
Dana KJP periode Juli hingga Desember 2014 hingga saat ini belum cair. Dana tersebut seharusnya dicairkan pada Desember dengan jumlah Rp1.050.000 per siswa.
Mandeknya pencairan dana KJP diduga akibat belum disahkannya RAPBD DKI menjadi APBD 2015. Gubernur DKI Basuki Purnama dan DPRD DKI berkonflik karena diduga ada dana 'siluman' di RAPBD 2015.
medcom.id, Jakarta: Sumiati, 31, Warga Jalan Musirin, Kedoya, Jakarta Barat, mengeluh dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum cair. Dia bingung harus mengadukan masalah ini ke mana.
"Mau bagaimana lagi ya, telat turun uangnya. Saya butuh, tapi enggak tahu mau lapor ke mana," kata Sumiati kepada Metrotvnews.com di SDN Kedoya Selatan 01 Pagi, Rabu (11/3/2015).
Ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada guru tapi tak ada jawaban yang memuaskan. "Jadi, saya harus mengadu ke mana," tanya Sumiati.
Sumiati mengaku selama ini dana KJP digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya yang baru kelas satu SD. Dia berharap proses pencairan dana KJP dipercepat.
"Biasanya buat beli peralatan sekolah, tapi uang jajan juga sih," akunya.
Dana KJP periode Juli hingga Desember 2014 hingga saat ini belum cair. Dana tersebut seharusnya dicairkan pada Desember dengan jumlah Rp1.050.000 per siswa.
Mandeknya pencairan dana KJP diduga akibat belum disahkannya RAPBD DKI menjadi APBD 2015. Gubernur DKI Basuki Purnama dan DPRD DKI berkonflik karena diduga ada dana 'siluman' di RAPBD 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
