medcom.id, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama diminta hati-hati menggunakan dana corporate social responsibilty (CSR). Ahok harus membedakan antara dana CSR dan dana kompensasi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ragu dana yang diterima Ahok murni dana CSR. "Saya ingatkan, terima dana CSR itu harus hati-hati. Kalau uang itu merupakan kompensasi atau bagian dari yang dikompensasikan, itu namanya kongkalikong," kata Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).
Menurut Sanusi, semua perusahaan di Jakarta wajib memberikan dana CSR kepada Pemprov DKI Jakarta. Besarannya, satu hingga dua persen dari keuntungan bersih perusahaan tersebut. Namun, Sanusi masih ragu apakah CSR sesuai seperti yang diatur dalam Undang-undang.
"Paling gampang, kalau ada yang kasih CSR, benar enggak besarannya. Lebih gampang lagi, lihat pajaknya. Misal bayar pajaknya Rp1 juta, tapi kasih CSR Rp3 juta. Ini lucu. Itu pasti ketahuan. Hati-hati," terang dia.
Keraguan itu muncul karena Ahok tidak pernah memberitahukan jumlah dana CSR yang selama ini diterima Pemprov DKI Jakarta.
"Sampai detik ini, DPRD tidak pernah tahu dana CSR itu berapa, dari mana dan untuk apa. Saya bilang hati-hati. Dahlan Iskan bermasalah gara-gara CSR. Bukan tidak mungkin DKI bermasalah juga karena CSR," ungkap dia.
Sanusi menuding dana CSR sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran DKI. Seharusnya APBD dapat diserap tinggi dan korupsinya nihil.
"APBD belanja publik. Kalau dia enggak gunakan, yang rugi siapa? Masyarakat dong. Kalau penyerapannya rendah, jangan-jangan aparatnya enggak benar," ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama diminta hati-hati menggunakan dana corporate social responsibilty (CSR). Ahok harus membedakan antara dana CSR dan dana kompensasi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ragu dana yang diterima Ahok murni dana CSR. "Saya ingatkan, terima dana CSR itu harus hati-hati. Kalau uang itu merupakan kompensasi atau bagian dari yang dikompensasikan, itu namanya kongkalikong," kata Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).
Menurut Sanusi, semua perusahaan di Jakarta wajib memberikan dana CSR kepada Pemprov DKI Jakarta. Besarannya, satu hingga dua persen dari keuntungan bersih perusahaan tersebut. Namun, Sanusi masih ragu apakah CSR sesuai seperti yang diatur dalam Undang-undang.
"Paling gampang, kalau ada yang kasih CSR, benar enggak besarannya. Lebih gampang lagi, lihat pajaknya. Misal bayar pajaknya Rp1 juta, tapi kasih CSR Rp3 juta. Ini lucu. Itu pasti ketahuan. Hati-hati," terang dia.
Keraguan itu muncul karena Ahok tidak pernah memberitahukan jumlah dana CSR yang selama ini diterima Pemprov DKI Jakarta.
"Sampai detik ini, DPRD tidak pernah tahu dana CSR itu berapa, dari mana dan untuk apa. Saya bilang hati-hati. Dahlan Iskan bermasalah gara-gara CSR. Bukan tidak mungkin DKI bermasalah juga karena CSR," ungkap dia.
Sanusi menuding dana CSR sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran DKI. Seharusnya APBD dapat diserap tinggi dan korupsinya nihil.
"APBD belanja publik. Kalau dia enggak gunakan, yang rugi siapa? Masyarakat dong. Kalau penyerapannya rendah, jangan-jangan aparatnya enggak benar," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
