medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo didesak turun tangan dalam proses penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana di Jakarta. Sebab, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan rumah tinggal akibat penggusuran tersebut.
Mantan anggota DPD RI Marwan Batubara mengatakan, penggusuran yang paling baru terjadi di permukiman Pasar Ikan dan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan tinggal di perahu.
"Tanggal 12 april lalu, tentara diperalat untuk menggusur pasar ikan. Tapi Pak Jokowi diam saja," kata Marwan dalam diskusi dengan tema 'Grand Corruption Ahok dan Para Kartelnya', di Dunkin Donut Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).
Marwan mengaku kesal dengan sikap Ahok yang menggunakan TNI dan Polri dalam menggusur warga. Menurut dia, TNI dan Polri harusnya bersikap netral dan tidak memihak kepada pengusaha.
"Harusnya mereka (Polri dan TNI) berfungsi untuk melindungi rakyat, mengayomi rakyat, bukan melindungi pemilik modal," kata Marwan.
Marwan meminta Pemerintah, terutama Jokowi menjadikan negara ini sebagai negara yang berdaulat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengembalikan fungsi TNI dan Polri.
Selain itu, Marwan juga meminta Jokowi bisa menghentikan selamanya proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, sudah banyak aturan dan undang-undang dilanggar Ahok selaku Gubernur DKI.
"Kami ingin Pak Jokowi menegakkan aturan, jangan pilih kasih, jangan diskriminasi. Kasus reklamasi, sudah banyak UU yang dilanggar. Seperti masalah perizinan. Maka tidak ada kata lain bagi Jokowi untuk menghentikan kegiatan reklamasi. Kalau itu masih dibiarkan, maka sudah terjadi tindak pidana," kata pengamat Kebijakan Energi IRESS itu.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo didesak turun tangan dalam proses penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana di Jakarta. Sebab, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan rumah tinggal akibat penggusuran tersebut.
Mantan anggota DPD RI Marwan Batubara mengatakan, penggusuran yang paling baru terjadi di permukiman Pasar Ikan dan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan tinggal di perahu.
"Tanggal 12 april lalu, tentara diperalat untuk menggusur pasar ikan. Tapi Pak Jokowi diam saja," kata Marwan dalam diskusi dengan tema 'Grand Corruption Ahok dan Para Kartelnya', di Dunkin Donut Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).
Marwan mengaku kesal dengan sikap Ahok yang menggunakan TNI dan Polri dalam menggusur warga. Menurut dia, TNI dan Polri harusnya bersikap netral dan tidak memihak kepada pengusaha.
"Harusnya mereka (Polri dan TNI) berfungsi untuk melindungi rakyat, mengayomi rakyat, bukan melindungi pemilik modal," kata Marwan.
Marwan meminta Pemerintah, terutama Jokowi menjadikan negara ini sebagai negara yang berdaulat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengembalikan fungsi TNI dan Polri.
Selain itu, Marwan juga meminta Jokowi bisa menghentikan selamanya proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, sudah banyak aturan dan undang-undang dilanggar Ahok selaku Gubernur DKI.
"Kami ingin Pak Jokowi menegakkan aturan, jangan pilih kasih, jangan diskriminasi. Kasus reklamasi, sudah banyak UU yang dilanggar. Seperti masalah perizinan. Maka tidak ada kata lain bagi Jokowi untuk menghentikan kegiatan reklamasi. Kalau itu masih dibiarkan, maka sudah terjadi tindak pidana," kata pengamat Kebijakan Energi IRESS itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
