medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan mengandangkan Angkutan Perbatan Terintegrasi Bus TransJakarta (APTB) yang masuk wilayah Ibu Kota. Angkutan yang menghubungkan Jakarta dengan kota peyangga itu dilarang masuk Jakarta sejak Sabtu 5 Maret.
"Paling kita tangkap, kita derek kalau macam-macam. Tenang aja," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selaran, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).
Ahok mengungkapkan, kebijakan ini bukan berita baru. Sejak tahun lalu, DKI sudah mulai melarang APTB masuk ke Jakarta. Namun, Ahok masih memberi toleransi kepada penumpang mau pun kepada operator.
"Namanya juga angkutan perbatasan. Ya sudah sampai perbatasan saja. Jangan masuk ke Jakarta," katanya.
Mantan Bupati Belitung itu ingin mengambil rute APTB. Nantinya, setelah bergabung dengan sistem rupiah per Kilometer, APTB akan dioperasikan di dalam kota.
"Kami akan turunkan 600 PPD yang dihibahkan ke kita. Busnya sudah siap, tinggal STNK yang belum," katanya.
APTB sudah dilarang masuk DKI, namun masih ada APTB yang berkeliaran di Ibu Kota karena permintaan penumpang. Rencananya, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI bakal memanggil empat operator APTB untuk mengkaji kembali kebijakan pelarangan APTB masuk DKI.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan mengandangkan Angkutan Perbatan Terintegrasi Bus TransJakarta (APTB) yang masuk wilayah Ibu Kota. Angkutan yang menghubungkan Jakarta dengan kota peyangga itu dilarang masuk Jakarta sejak Sabtu 5 Maret.
"Paling kita tangkap, kita derek kalau macam-macam. Tenang aja," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selaran, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).
Ahok mengungkapkan, kebijakan ini bukan berita baru. Sejak tahun lalu, DKI sudah mulai melarang APTB masuk ke Jakarta. Namun, Ahok masih memberi toleransi kepada penumpang mau pun kepada operator.
"Namanya juga angkutan perbatasan. Ya sudah sampai perbatasan saja. Jangan masuk ke Jakarta," katanya.
Mantan Bupati Belitung itu ingin mengambil rute APTB. Nantinya, setelah bergabung dengan sistem rupiah per Kilometer, APTB akan dioperasikan di dalam kota.
"Kami akan turunkan 600 PPD yang dihibahkan ke kita. Busnya sudah siap, tinggal STNK yang belum," katanya.
APTB sudah dilarang masuk DKI, namun masih ada APTB yang berkeliaran di Ibu Kota karena permintaan penumpang. Rencananya, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI bakal memanggil empat operator APTB untuk mengkaji kembali kebijakan pelarangan APTB masuk DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
