medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mendukung penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo, Pejanggalan, Jakarta Utara. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diminta segera menyelesaikan masalah prostitusi dan perjudian di wilayah itu.
"Kami pasti backup bawahan kita," kata Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).
Luhut menegaskan, pemerintah telah membuat beberapa aturan agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Aturan yang ada itu harus ditegakkan dan dipatuhi.
"Negara ini tidak diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ingat itu. Semua aturan dan peraturan yang ada harus kita tegakkan, tak ada yang lebih dan kurang dari itu," tegas Luhut.
Seperti dikethui, Ahok berniat meratakan seluruh wilayah Kalijodo. Ia meminta tak ada satu pun rumah yang tersisa dari area prostitusi itu.
Wacana Ahok itu mendapat perlawanan dari masyarakat Kalijodo. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyampaikan keberatan ke DPRD DKI Jakarta dan Komnas HAM.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mendukung penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo, Pejanggalan, Jakarta Utara. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diminta segera menyelesaikan masalah prostitusi dan perjudian di wilayah itu.
"Kami pasti
backup bawahan kita," kata Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).
Luhut menegaskan, pemerintah telah membuat beberapa aturan agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Aturan yang ada itu harus ditegakkan dan dipatuhi.
"Negara ini tidak diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ingat itu. Semua aturan dan peraturan yang ada harus kita tegakkan, tak ada yang lebih dan kurang dari itu," tegas Luhut.
Seperti dikethui, Ahok berniat meratakan seluruh wilayah Kalijodo. Ia meminta tak ada satu pun rumah yang tersisa dari area prostitusi itu.
Wacana Ahok itu mendapat perlawanan dari masyarakat Kalijodo. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyampaikan keberatan ke DPRD DKI Jakarta dan Komnas HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
