Jakarta: Rumah dengan down payment (DP) 0 Rupiah digadang-gadang menjadi solusi revitalisasi Jakarta. Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menyebut hal itu tak menjawab persoalan.
"Karena kita akan merevitalisasi kawasan di Jakarta. Maka tempat pemindahan adalah rumah susun," tegas Pantas kepada Medcom.id, Kamis, 1 Maret 2018.
Program yang digaungkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ketika kampanye sangat tak efektif. Dari segi ketersediaan tanah misalnya, menyediakan rumah hunian horizontal di Ibu Kota yang semakin kekurangan lahan pun menjadi pertanyaan. Menyediakan hunian vertikal dianggap lebih logis.
"Kebutuhan kita kan perumahan, mari kita percepat pembangunan rusun. Bukan rumah DP 0 Rupiah, tapi rusun," kata Pantas.
Baca: Beda Janji Anies dan Sandi Soal Rumah Tapak DP Rp0
Persoalan lahan diprediksi bakal menguras waktu Pemprov DKI. Padahal, masih banyak program lain yang harus dicapai. Terlebih, anggaran rumah DP 0 Rupiah sama sekali tak masuk APBD 2018.
"Sampai sekarang di APBD 2018 ini belum ada satu pun (rancangan) kegiatan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Belum ada," ucap Pantas.
Ia meminta Pemprov DKI berkomunikasi dengan DPRD. Pembangunan Jakarta, tegas dia, seharusnya merupakan hasil kerja kedua pihak. Termasuk merancang pembangunan rumah DP 0 Rupiah di APBD.
"Itu pedoman pelaksanaan kinerja eksekutif," tegas Pantas.
Baca: Pemprov Belum Sepaham soal Rumah DP 0 Rupiah
Anggota Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyuarakan kritik serupa. Menurut dia, tak ada relevansi antara rumah DP 0 Rupiah dengan bantuan pada masyarakat menengah ke bawah di Ibu Kota. Rumah tersebut hanya bisa dimiliki orang dengan penghasilan di atas Rp5 juta.
"Kalau kayak begini, gimana mau menolong masyarakat kecil?" ucap Pandapotan.
Jakarta: Rumah dengan
down payment (DP) 0 Rupiah digadang-gadang menjadi solusi revitalisasi Jakarta. Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menyebut hal itu tak menjawab persoalan.
"Karena kita akan merevitalisasi kawasan di Jakarta. Maka tempat pemindahan adalah rumah susun," tegas Pantas kepada Medcom.id, Kamis, 1 Maret 2018.
Program yang digaungkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ketika kampanye sangat tak efektif. Dari segi ketersediaan tanah misalnya, menyediakan rumah hunian horizontal di Ibu Kota yang semakin kekurangan lahan pun menjadi pertanyaan. Menyediakan hunian vertikal dianggap lebih logis.
"Kebutuhan kita kan perumahan, mari kita percepat pembangunan rusun. Bukan rumah DP 0 Rupiah, tapi rusun," kata Pantas.
Baca: Beda Janji Anies dan Sandi Soal Rumah Tapak DP Rp0
Persoalan lahan diprediksi bakal menguras waktu Pemprov DKI. Padahal, masih banyak program lain yang harus dicapai. Terlebih, anggaran rumah DP 0 Rupiah sama sekali tak masuk APBD 2018.
"Sampai sekarang di APBD 2018 ini belum ada satu pun (rancangan) kegiatan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Belum ada," ucap Pantas.
Ia meminta Pemprov DKI berkomunikasi dengan DPRD. Pembangunan Jakarta, tegas dia, seharusnya merupakan hasil kerja kedua pihak. Termasuk merancang pembangunan rumah DP 0 Rupiah di APBD.
"Itu pedoman pelaksanaan kinerja eksekutif," tegas Pantas.
Baca: Pemprov Belum Sepaham soal Rumah DP 0 Rupiah
Anggota Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyuarakan kritik serupa. Menurut dia, tak ada relevansi antara rumah DP 0 Rupiah dengan bantuan pada masyarakat menengah ke bawah di Ibu Kota. Rumah tersebut hanya bisa dimiliki orang dengan penghasilan di atas Rp5 juta.
"Kalau kayak begini, gimana mau menolong masyarakat kecil?" ucap Pandapotan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
