Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bergantian untuk aparatur sipil negara (ASN) guna menekan polusi udara akibat penggunaan kendaraan pribadi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ASN tidak perlu ke kantor setiap hari.
"Kami tadi membahas WFH (bergantian) mengurangi transportasi yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta WFH itu 50 persen- 50 persen (kapasitas pegawai di kantor) atau 40 persen - 60 persen," kata Heru usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Pemprov DKI Jakarta juga mengusulkan penerapan sistem kerja serupa di kementerian/lembaga pemerintah. Heru berpendapat work from home (bekerja dari rumah) merupakan pilihan yang bisa dilakukan daripada pembagian jam kerja.
"Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak, pelayanan perencanaan lain- lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah mudahan kementerian/lembaga lain juga bisa melakukan hal itu," ucap dia.
Pemprov DKI masih menghitung presentase setiap Organisasi Perangkat Dearah (OPD) yang bisa WFH. Menurut dia, setelah itu selesai, WFH bergantian bagi pegawai pemerintah provinsi DKI bisa diterapkan pada September 2023.
"Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," ucap Heru.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bergantian untuk aparatur sipil negara (ASN) guna menekan polusi udara akibat penggunaan kendaraan pribadi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ASN tidak perlu ke kantor setiap hari.
"Kami tadi membahas WFH (bergantian) mengurangi transportasi yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta WFH itu 50 persen- 50 persen (kapasitas pegawai di kantor) atau 40 persen - 60 persen," kata Heru usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Pemprov DKI Jakarta juga mengusulkan penerapan sistem kerja serupa di kementerian/lembaga pemerintah. Heru berpendapat work from home (bekerja dari rumah) merupakan pilihan yang bisa dilakukan daripada pembagian jam kerja.
"Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak, pelayanan perencanaan lain- lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah mudahan kementerian/lembaga lain juga bisa melakukan hal itu," ucap dia.
Pemprov DKI masih menghitung presentase setiap Organisasi Perangkat Dearah (OPD) yang bisa WFH. Menurut dia, setelah itu selesai, WFH bergantian bagi pegawai pemerintah provinsi DKI bisa diterapkan pada September 2023.
"Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," ucap Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
