DKI Cek Kebenaran Data ASN Pelaku Korupsi
Ilustrasi PNS DKI. Foto: MI/Arya.
Jakarta: KPK menyebut DKI Jakarta menjadi provinsi yang Aparatur Sipil Negara (ASN) nya paling banyak menjadi  pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengecek kebenaran data tersebut.
 
Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian DKI Jakarta Wahyono mengatakan bakal mengklarifikasi ulang ASN yang dimaksud KPK.
 
"Kita akan klarifikasi ke BKN, salah satu direktur pengawasan berjanji mengirim data itu ke kita. Sepanjang data yang masuk ke BKD terkait pidana korupsi pasti kita proses untuk diberhentikan," kata Wahyono ketika dihubungi, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.
 
Wahyono mengklaim lingkungan DKI Jakarta bersih dari ASN koruptor yang belum dipecat. Bila terbukti ada koruptor yang masih bekerja, ia akan memberhentikan ASN tersebut.
 
"Enggak ada (datanya), pokoknya ketika orang kena tindak pidana korupsi, putusan pengadilan ada, langsung kita eksekusi (pecat). Sudah kita lakukan itu," katanya.

Baca: KPK Dukung Pemecatan ASN yang Terlibat Korupsi

Setiap ASN yang menjadi terpidana korupsi semestinya diberhentikan secara tidak hormat setelah ada keputusan pengadilan. Apabila masih berstatus sebagai tersangka, maka mereka diberhentikan sementara dan hanya menerima upah sebanyak 50 persen gaji.
 
Tahun ini ada delapan PNS DKI yang diberhentikan secara tidak hormat karena kasus korupsi. Tiga orang lainnya diberhentikan sementara. Pada 2017, ada 16 PNS DKI yang diberhentikan secara tidak hormat karena menjadi terpidana kasus korupsi, dan 18 orang masih berstatus diberhentikan sementara.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut DKI Jakarta paling banyak memiliki ASN pelaku korupsi. Hingga saat ini mereka masih bekerja, digaji, dan mendapat tunjangan. Total ASN DKI yang menjadi pelaku korupsi disebut sebanyak 52 orang.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id