Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan, sekitar 50 persen kemacetan yang ada di Jakarta ini berasal dari luar ibu kota.
“Menurut saya, kemacetan di Jakarta ini 50 persen dari luar. Jadi bukan dari dalam Jakarta,” kata Sandi ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.
Terkait dengan kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang bakal mengenakan bayaran bagi dari luar Jakarta yang masuk ke ibu kota mulai tahun depan, Sandi mengatakan hal itu harus digarap bersama Pemerintah Pusat.
“Nah kebijakan ini adalah kebijakan mestinya bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar dia.
“Kalau kita lihat, kita akan memiliki (pada tahun) 2019 adalah ERP. Jadi mau itu dari luar Jakarta, mau dalam Jakarta, kita akan kena ERP,” imbuh Sandi lagi.
Kendati demikian, lanjut Sandi, kebijakan BPJT sebenarnya sejalan dengan rencana penerapan electronic road pricing (ERP) pada 2019 yang mana semua kendaraan baik dari dalam maupun luar Jakarta akan dikenakan.
“Kami sih sudah berprinsip tidak boleh delay lagi. Bahwa penerapan ERP adalah Maret 2019 setelah kita memfungsikan dan mengoperasikan MRT,” pungkas dia.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan, sekitar 50 persen kemacetan yang ada di Jakarta ini berasal dari luar ibu kota.
“Menurut saya, kemacetan di Jakarta ini 50 persen dari luar. Jadi bukan dari dalam Jakarta,” kata Sandi ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.
Terkait dengan kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang bakal mengenakan bayaran bagi dari luar Jakarta yang masuk ke ibu kota mulai tahun depan, Sandi mengatakan hal itu harus digarap bersama Pemerintah Pusat.
“Nah kebijakan ini adalah kebijakan mestinya bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar dia.
“Kalau kita lihat, kita akan memiliki (pada tahun) 2019 adalah ERP. Jadi mau itu dari luar Jakarta, mau dalam Jakarta, kita akan kena ERP,” imbuh Sandi lagi.
Kendati demikian, lanjut Sandi, kebijakan BPJT sebenarnya sejalan dengan rencana penerapan
electronic road pricing (ERP) pada 2019 yang mana semua kendaraan baik dari dalam maupun luar Jakarta akan dikenakan.
“Kami sih sudah berprinsip tidak boleh delay lagi. Bahwa penerapan ERP adalah Maret 2019 setelah kita memfungsikan dan mengoperasikan MRT,” pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
