Jakarta: Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mendorong kebijakan berlapis untuk mereduksi polusi udara. Jangan sampai upaya itu hanya mentok dengan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI.
"Selain menerapkan WFH 50 persen, perlu ada kebijakan mewajibkan penggunaan transportasi massal bagi ASN yang work from office (bekerja dari kantor/WFO)," kata Karyatin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Karyatin mendorong ASN yang WFO tidak menggunakan kendaraan pribadi yang beremisi. Sebab, kendaraan itu bisa menyebabkan pencemaran.
"Jadi perlu perluasan suatu kebijakan untuk menekan emisi karbon di Jakarta," papar dia.
Hal tersebut direspons Kepala Bidang Pembinaan Dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Arif Rachman. Arif menyebut kebijakan WFH bagi ASN DKI akan terus dievaluasi.
"Efektivitasnya kita berharap dengan WFH 50 persen ini paling tidak dapat membawa perubahan," ujar dia.
Arif mengusulkan penerapan WFH tidak hanya diberlakukan bagi ASN DKI. Melainkan juga institusi maupun lembaga lainnya.
"Perusahaan swasta atau instansi lain juga mampu menerapkan WFH agar mampu menekan tingginya polusi udara di Jakarta," ucap dia.
Jakarta: Sekretaris Komisi A DPRD
DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mendorong kebijakan berlapis untuk mereduksi polusi udara. Jangan sampai upaya itu hanya mentok dengan bekerja dari rumah atau
work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI.
"Selain menerapkan WFH 50 persen, perlu ada kebijakan mewajibkan penggunaan transportasi massal bagi ASN yang
work from office (bekerja dari kantor/WFO)," kata Karyatin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Karyatin mendorong ASN yang WFO tidak menggunakan kendaraan pribadi yang beremisi. Sebab, kendaraan itu bisa menyebabkan pencemaran.
"Jadi perlu perluasan suatu kebijakan untuk menekan emisi karbon di Jakarta," papar dia.
Hal tersebut direspons Kepala Bidang Pembinaan Dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Arif Rachman. Arif menyebut kebijakan WFH bagi ASN DKI akan terus dievaluasi.
"Efektivitasnya kita berharap dengan WFH 50 persen ini paling tidak dapat membawa perubahan," ujar dia.
Arif mengusulkan penerapan WFH tidak hanya diberlakukan bagi ASN
DKI. Melainkan juga institusi maupun lembaga lainnya.
"Perusahaan swasta atau instansi lain juga mampu menerapkan WFH agar mampu menekan tingginya polusi udara di Jakarta," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
