medcom.id, Jakarta: Hak Menyatakan Pendapat yang digulirkan DPRD DKI untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama membuat kinerja dewan berjalan lamban. Dari 17 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditargetkan, belum ada satupun yang disahkan.
"Saya pesimis. Seharusnya dari bulan tiga sampai sekarang selesai enam Raperda. Kenyataannya, jangankan enam, lembar pertama saja belum," kata Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015).
Menurut Bestari, pihaknya sudah membahas tiga Raperda, yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, Raperda Kepariwisataan dan Raperda Pelestarian Budaya Betawi.
"Sampai hari ini belum ada paripurna, belum ada pembahasan untuk pandangan umum. Saya punya pandangan umum masih mangkrak ini," ujarnya.
Saat ditanyakan penyebab mangkraknya kinerja dewan karena Hak Menyatakan Pendapat, Bestari mengaku tidak tahu. Ia hanya menuding pimpinan DPRD tidak konsisten menjalankan agenda yang sudah diputuskan dalam Badan Musyawarah.
"Sebetulnya pimpinan yang harus menjalankan ini secara simultan. Kawan-kawan ada yang berurusan menyelesaikan HMP. Anggota dewan ada 106, tetapi tiap hari datang tidak tahu mau ngapain," pungkas dia.
Seperti diketahui, awalnya ada 150 yang mau dijadikan Raperda, setelah disortir hanya sisa 17 Raperda yang menjadi target DPRD DKI. Namun sejak dilantik sembilan bulan lalu, mereka baru menyelesaikan satu tugas. Yaitu, LKPJ Gubernur DKI.
medcom.id, Jakarta: Hak Menyatakan Pendapat yang digulirkan DPRD DKI untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama membuat kinerja dewan berjalan lamban. Dari 17 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditargetkan, belum ada satupun yang disahkan.
"Saya pesimis. Seharusnya dari bulan tiga sampai sekarang selesai enam Raperda. Kenyataannya, jangankan enam, lembar pertama saja belum," kata Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015).
Menurut Bestari, pihaknya sudah membahas tiga Raperda, yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, Raperda Kepariwisataan dan Raperda Pelestarian Budaya Betawi.
"Sampai hari ini belum ada paripurna, belum ada pembahasan untuk pandangan umum. Saya punya pandangan umum masih mangkrak ini," ujarnya.
Saat ditanyakan penyebab mangkraknya kinerja dewan karena Hak Menyatakan Pendapat, Bestari mengaku tidak tahu. Ia hanya menuding pimpinan DPRD tidak konsisten menjalankan agenda yang sudah diputuskan dalam Badan Musyawarah.
"Sebetulnya pimpinan yang harus menjalankan ini secara simultan. Kawan-kawan ada yang berurusan menyelesaikan HMP. Anggota dewan ada 106, tetapi tiap hari datang tidak tahu mau ngapain," pungkas dia.
Seperti diketahui, awalnya ada 150 yang mau dijadikan Raperda, setelah disortir hanya sisa 17 Raperda yang menjadi target DPRD DKI. Namun sejak dilantik sembilan bulan lalu, mereka baru menyelesaikan satu tugas. Yaitu, LKPJ Gubernur DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
