medcom.id, Jakarta: Sejumlah DPP partai mulai mengeluarkan intruksi penarikan hak angket yang sudah diajukan DPRD DKI. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap tidak ada partai yang munafik.
"Kalau ada partai politik yang mendukung hak angket, tapi juga menuntut membatalkan Rp 12, 1 triliun itu pura-pura, munafik. Itu dua sisi yang berbeda. Saya mana mungkin membatasi parpol membatalkan angket, saya nggak salah kok. Saya justru minta parpol jangan lakukan pembiaran. Anak buah anda di fraksi DKI sudah nyolong Rp 12,1 triliun," kata Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Senin (2/3/2015).
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mengindikasikan akan mencabut penggunaan hak angket. Menurut Ahok, langkah yang diambil partai itu sudah benar. "Mereka yang cabut hak angket itu yang betul. DPRD menuduh kami memalsukan APBD, sedangkan kami mengatakan mereka memalsukan APBD Rp 12,1 triliun," ujarnya.
Menurut Ahok, bila dana siluman Rp 12,1 triliun dirasa tidak pantas, maka pimpinan pusat partai akan mengeluarkan intruksi pencabutan hak angket. "Nasdem membatalkan angket karena sadar Rp 12, 1 triliun itu nggak benar. Angket ini mau mempertahankan versi Rp 12, 1 triliun," tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah DPP partai mulai mengeluarkan intruksi penarikan hak angket yang sudah diajukan DPRD DKI. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap tidak ada partai yang munafik.
"Kalau ada partai politik yang mendukung hak angket, tapi juga menuntut membatalkan Rp 12, 1 triliun itu pura-pura, munafik. Itu dua sisi yang berbeda. Saya mana mungkin membatasi parpol membatalkan angket, saya nggak salah kok. Saya justru minta parpol jangan lakukan pembiaran. Anak buah anda di fraksi DKI sudah
nyolong Rp 12,1 triliun," kata Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Senin (2/3/2015).
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mengindikasikan akan mencabut penggunaan hak angket. Menurut Ahok, langkah yang diambil partai itu sudah benar. "Mereka yang cabut hak angket itu yang betul. DPRD menuduh kami memalsukan APBD, sedangkan kami mengatakan mereka memalsukan APBD Rp 12,1 triliun," ujarnya.
Menurut Ahok, bila dana siluman Rp 12,1 triliun dirasa tidak pantas, maka pimpinan pusat partai akan mengeluarkan intruksi pencabutan hak angket. "Nasdem membatalkan angket karena sadar Rp 12, 1 triliun itu
nggak benar. Angket ini mau mempertahankan versi Rp 12, 1 triliun," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
