medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merealisasikan janjinya untuk melaporkan 'dana siluman' APBD DKI Jakarta ke KPK. Sore ini, pria yang akrab disapa Ahok itu, datang ke Gedung KPK dengan membawa sejumlah dokumen bukti.
Menurut Ahok, dirinya datang untuk melaporkan dugaan mark up pengadaan unit Uniterrutible Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta.
Ahok nampak hadir sekitar pukul 16.55 WIB dengan menumpang Toyota Landcruiser B 1966 RFR. Dia nampak mengenakan kemeja putih saat tiba di Gedung KPK.
"Saya mau melaporkan temuan kami tentang APBD. Bukti dibawa semua," ujar Ahok saat tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta selatan, Jumat, (27/2/2015)
"Kami sudah temukan. Bukti sangat jelas. Biar KPK yang lakukan penyelidikan soal ini," tegas dia.
Seperti diketahui, Ahok mengklaim menemukan 'dana siluman' dalam APBD 2014 yakni pengadaan UPS dengan harga fantastis. Pembelian UPS, menurut Ahok, tidak sesuai kebutuhan dan menghabiskan anggaran daerah. Namun temuan Ahok ini kini jadi persoalan politik. DPRD DKI Jakarta bahkan mengajukan hak angket terhadap Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merealisasikan janjinya untuk melaporkan 'dana siluman' APBD DKI Jakarta ke KPK. Sore ini, pria yang akrab disapa Ahok itu, datang ke Gedung KPK dengan membawa sejumlah dokumen bukti.
Menurut Ahok, dirinya datang untuk melaporkan dugaan
mark up pengadaan unit Uniterrutible Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta.
Ahok nampak hadir sekitar pukul 16.55 WIB dengan menumpang Toyota Landcruiser B 1966 RFR. Dia nampak mengenakan kemeja putih saat tiba di Gedung KPK.
"Saya mau melaporkan temuan kami tentang APBD. Bukti dibawa semua," ujar Ahok saat tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta selatan, Jumat, (27/2/2015)
"Kami sudah temukan. Bukti sangat jelas. Biar KPK yang lakukan penyelidikan soal ini," tegas dia.
Seperti diketahui, Ahok mengklaim menemukan 'dana siluman' dalam APBD 2014 yakni pengadaan UPS dengan harga fantastis. Pembelian UPS, menurut Ahok, tidak sesuai kebutuhan dan menghabiskan anggaran daerah. Namun temuan Ahok ini kini jadi persoalan politik. DPRD DKI Jakarta bahkan mengajukan hak angket terhadap Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
