Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan memperpanjang izin tinggal para pencari suaka di Gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Pemprov DKI belum mendapatkan lokasi penampungan baru.
"Kalau memang kondisinya masih butuh (penampungan), kita pasti akan perpanjang lagi," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi, Rabu, 17 Juli 2019.
Taufan mengatakan Pemprov DKI akan terus mencari lokasi yang layak untuk para pencari suaka. Pemprov DKI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan pihak Kantor Staf Kepresidenan untuk membahas nasib para pencari suaka tersebut.
Taufan menyampaikan Pemprov DKI juga sudah melakukan pendekatan kepada warga melalui lurah dan camat untuk menghidari penolakan. Warga diberi pemahaman soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Menurut dia, sebagai warga yang baik harus bisa menerimanya sebagai wujud dari bela negara. "Insyaallah kalau dikasih pemahaman kita suatu hari juga butuh dukungan internasional, mereka paham," tutur Taufan.
Dia yakin pengorbanan warga disoroti dunia internasional. Sehingga, dunia internasional tak akan segan membantu bila ke depan Indonesia mengalami masalah.
Di sisi lain, Taufan tak bisa memastikan anggaran yang dikucurkan untuk para pencari suaka. Dinas Sosial DKI akan membantu sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
Sebanyak 1.100 pencari suaka yang terdata dipindahkan dari trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat. Mayoritas mereka berasal dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, dan Yaman.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan memperpanjang izin tinggal para pencari suaka di Gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Pemprov DKI belum mendapatkan lokasi penampungan baru.
"Kalau memang kondisinya masih butuh (penampungan), kita pasti akan perpanjang lagi," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi, Rabu, 17 Juli 2019.
Taufan mengatakan Pemprov DKI akan terus mencari lokasi yang layak untuk para pencari suaka. Pemprov DKI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan pihak Kantor Staf Kepresidenan untuk membahas nasib para pencari suaka tersebut.
Taufan menyampaikan Pemprov DKI juga sudah melakukan pendekatan kepada warga melalui lurah dan camat untuk menghidari penolakan. Warga diberi pemahaman soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Menurut dia, sebagai warga yang baik harus bisa menerimanya sebagai wujud dari bela negara. "Insyaallah kalau dikasih pemahaman kita suatu hari juga butuh dukungan internasional, mereka paham," tutur Taufan.
Dia yakin pengorbanan warga disoroti dunia internasional. Sehingga, dunia internasional tak akan segan membantu bila ke depan Indonesia mengalami masalah.
Di sisi lain, Taufan tak bisa memastikan anggaran yang dikucurkan untuk para pencari suaka. Dinas Sosial DKI akan membantu sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
Sebanyak 1.100 pencari suaka yang terdata dipindahkan dari trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat. Mayoritas mereka berasal dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, dan Yaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
