Jakarta: Sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan menghadiri rapat paripurna yang membahas hak interpelasi Formula E. Sebab, rapat paripurna itu berjalan ilegal.
"Selama ilegal tidak akan hadir lah," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Basco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021.
Basri menyinggung keputusan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menunda rapat paripurna Formula E. Dia menilai penundaan tersebut tidak akan memengaruhi sikap ketujuh fraksi agar mendukung interpelasi Formula E.
"Jadi ditunda (atau) enggak ditunda, enggak pengaruh," jelasnya.
Sebanyak tujuh fraksi yang menolak penggunaan hak interpelasi terdiri atas Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, dan PKB-PPP. Seluruh fraksi tersebut telah melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan DPRD DKI karena menyelipkan pembahasan hak interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar. Sehingga secara ketentuan, BK tempat kita untuk menyampaikan," ungkap Basri.
Baca: Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Dilaporkan ke Badan Kehormatan
Sebelumnya, Prasetyo menunda rapat paripurna yang membahas usulan hak interpelasi Formula E. Sebab, jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
"Forum ini tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors tapi ditunda," ujar Prasetyo di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021.
Prasetyo tidak menjelaskan secara pasti sampai kapan rapat paripurna ditunda. Kebijakan tersebut diambil setelah Prasetyo melakukan penundaan sebanyak dua kali. Penundaan pertama dilakukan satu jam dan kedua dilakukan 10 menit.
Jakarta: Sebanyak tujuh fraksi di DPRD
DKI Jakarta memastikan tidak akan menghadiri rapat paripurna yang membahas hak interpelasi
Formula E. Sebab, rapat paripurna itu berjalan ilegal.
"Selama ilegal tidak akan hadir lah," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Basco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021.
Basri menyinggung keputusan Ketua
DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menunda rapat paripurna Formula E. Dia menilai penundaan tersebut tidak akan memengaruhi sikap ketujuh fraksi agar mendukung interpelasi Formula E.
"Jadi ditunda (atau) enggak ditunda, enggak pengaruh," jelasnya.
Sebanyak tujuh fraksi yang menolak penggunaan hak interpelasi terdiri atas Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, dan PKB-PPP. Seluruh fraksi tersebut telah melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan DPRD DKI karena menyelipkan pembahasan hak interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar. Sehingga secara ketentuan, BK tempat kita untuk menyampaikan," ungkap Basri.
Baca:
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Dilaporkan ke Badan Kehormatan
Sebelumnya, Prasetyo menunda rapat paripurna yang membahas usulan hak interpelasi Formula E. Sebab, jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
"Forum ini tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors tapi ditunda," ujar Prasetyo di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021.
Prasetyo tidak menjelaskan secara pasti sampai kapan rapat paripurna ditunda. Kebijakan tersebut diambil setelah Prasetyo melakukan penundaan sebanyak dua kali. Penundaan pertama dilakukan satu jam dan kedua dilakukan 10 menit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
