medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Pemprov DKI menertibkan kawasan Kalijodo. Kalijodo sudah selayaknya dipulihkan dan dikembalikan sesuai peruntukkan.
"Pokoknya suatu kota yang baik itu harus tertib, semua orang menjalankan hak dan kewajibannya. Semua milik umum harus dipulihkan menjadi milik umum. Kalau Kalijodo milik umum harus bisa dinikmati bersama agar ada timbal baliknya," kata JK di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).
JK meminta Pemprov DKI memikirkan nasib warga Kalijodo setelah ditertibkan. Mereka harus diberikan tempat tinggal yang laik huni. Dengan begitu wilayah Jakarta secara perlahan bisa tertib. “Langkah yang dilakukan Pemprov DKI sudah tepat," ujar JK.
Pria asal Makassar itu mengakui, dengan dialog permasalahan bisa diselesaikan lebih baik. Tapi, dalam kasus Kalijodo cara dialog hanya mengulur waktu eksekusi lebih lama.
"Kalau dialog saya kira agak panjang (prosesnya). Tapi harus ada ruang hijau, dan itu adalah hak masyarakat menikmati lapangan hijau. Pemerintah harus bertindak dengan bebaskan lahan milik publik itu," kata JK.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Pemprov DKI menertibkan kawasan Kalijodo. Kalijodo sudah selayaknya dipulihkan dan dikembalikan sesuai peruntukkan.
"Pokoknya suatu kota yang baik itu harus tertib, semua orang menjalankan hak dan kewajibannya. Semua milik umum harus dipulihkan menjadi milik umum. Kalau Kalijodo milik umum harus bisa dinikmati bersama agar ada timbal baliknya," kata JK di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).
JK meminta Pemprov DKI memikirkan nasib warga Kalijodo setelah ditertibkan. Mereka harus diberikan tempat tinggal yang laik huni. Dengan begitu wilayah Jakarta secara perlahan bisa tertib. “Langkah yang dilakukan Pemprov DKI sudah tepat," ujar JK.
Pria asal Makassar itu mengakui, dengan dialog permasalahan bisa diselesaikan lebih baik. Tapi, dalam kasus Kalijodo cara dialog hanya mengulur waktu eksekusi lebih lama.
"Kalau dialog saya kira agak panjang (prosesnya). Tapi harus ada ruang hijau, dan itu adalah hak masyarakat menikmati lapangan hijau. Pemerintah harus bertindak dengan bebaskan lahan milik publik itu," kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
