medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI akan memberhentikan PT Jakarta Monorail sebagai kontraktor proyek monorel. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan surat resmi untuk PT JM segera dikirimkan.
"Sekarang ini kami sedang mempersiapkan surat resminya. Setelah selesai, kami segera mengirimkan surat tersebut," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok sehari-hari itu, pemprov tengah mempertimbangkan formula yang tepat untuk surat pemberhentian proyek tersebut.
"Format suratnya harus tepat, harus dilandasi dengan dasar hukum yang sangat kuat, sehingga tidak ada lagi celah bagi Jakarta Monorail untuk mengulur waktu dan menunda-nunda kelangsungan proyek itu," ujar Ahok.
Untuk saat ini, lanjut dia, penyusunan surat resmi tersebut tengah dilakukan oleh Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Soetanto Soehodo.
Sementara itu, Soetanto menerangkan sikap Pemprov DKI yang ingin memberhentikan proyek monorel dilakukan karena PT JM dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan.
"Salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka (Jakarta Monorail), yaitu terkait rencana pembangunan depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi. Tidak bisa bangun depo di situ karena melanggar aturan tata ruang," tutur Soetanto.
Selain itu, PT JM tidak dapat memenuhi syarat lainnya, yakni mengenai permasalahan teknis dan
permasalahan finansial. "Di antaranya berupa pendapatan sebesar 80 persen dari properti. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pendapatan dan properti itu sendiri," ungkap Soetanto.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI akan memberhentikan PT Jakarta Monorail sebagai kontraktor proyek monorel. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan surat resmi untuk PT JM segera dikirimkan.
"Sekarang ini kami sedang mempersiapkan surat resminya. Setelah selesai, kami segera mengirimkan surat tersebut," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok sehari-hari itu, pemprov tengah mempertimbangkan formula yang tepat untuk surat pemberhentian proyek tersebut.
"Format suratnya harus tepat, harus dilandasi dengan dasar hukum yang sangat kuat, sehingga tidak ada lagi celah bagi Jakarta Monorail untuk mengulur waktu dan menunda-nunda kelangsungan proyek itu," ujar Ahok.
Untuk saat ini, lanjut dia, penyusunan surat resmi tersebut tengah dilakukan oleh Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Soetanto Soehodo.
Sementara itu, Soetanto menerangkan sikap Pemprov DKI yang ingin memberhentikan proyek monorel dilakukan karena PT JM dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan.
"Salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka (Jakarta Monorail), yaitu terkait rencana pembangunan depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi. Tidak bisa bangun depo di situ karena melanggar aturan tata ruang," tutur Soetanto.
Selain itu, PT JM tidak dapat memenuhi syarat lainnya, yakni mengenai permasalahan teknis dan
permasalahan finansial. "Di antaranya berupa pendapatan sebesar 80 persen dari properti. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pendapatan dan properti itu sendiri," ungkap Soetanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(BOB)
