medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut tak main-main dengan pencabutan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi penerobos trotoar. Sanksi tegas mulai berlaku pada September.
"Nanti September itu akan lebih keras lagi. Kan ini terus sosialisasi, bulan September saya berharap ada yang kena sanksi lebih keras, yaitu pencabutan BPJS dan KJP," tandas Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017.
Selama sosialisasi pada Agustus 2017 pelanggar hanya diberi sanksi tilang. Djarot memastikan, pada bulan September pelanggar bakal diberi sanksi pencabutan sejumlah fasilitas itu.
Dia mengatakan, sanksi tegas dilakukan untuk mendidik masyarakat di tengah kerasnya kota Jakarta. "Memang Jakarta ini kota keras dan memang kita harus betul-betul teguh, disiplin untuk menegakkan aturan," tegas Djarot
Djarot menyebut, sanksi tegas diberikan selain untuk mendidik, juga untuk mengembalikan fungsi trotoar yang semestinya. Mantan Wali Kota Blitar itu ingin saat Asian Games 2018 nanti Jakarta sudah tertib.
"Karena ke depan kita tuan rumah Asian Games, kita bangun trotoar yang gede ya, kalau trotoar yang gede kemudian diokupasi yah percuma," ujar Djarot.
Di samping itu, kalau warga sudah terdidik, tak perlu lagi banyak petugas Satpol PP untuk mengawasi trotoar. Petugas bisa dialihkan untuk tugas-tugas penertiban yang lain.
"Masa kita 24 jam pelototi trotoar terus ya, kita pelototi fasilitas umum terus. Kan kalau ini sudah tersterilisasi, masuk dalam sikap hidup mereka, bisa kita kurangi itu (petugas Satpol PP). Masa kita berantem terus sama warga kita, jangan dong," ungkap Djarot.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut tak main-main dengan pencabutan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi penerobos trotoar. Sanksi tegas mulai berlaku pada September.
"Nanti September itu akan lebih keras lagi. Kan ini terus sosialisasi, bulan September saya berharap ada yang kena sanksi lebih keras, yaitu pencabutan BPJS dan KJP," tandas Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017.
Selama sosialisasi pada Agustus 2017 pelanggar hanya diberi sanksi tilang. Djarot memastikan, pada bulan September pelanggar bakal diberi sanksi pencabutan sejumlah fasilitas itu.
Dia mengatakan, sanksi tegas dilakukan untuk mendidik masyarakat di tengah kerasnya kota Jakarta. "Memang Jakarta ini kota keras dan memang kita harus betul-betul teguh, disiplin untuk menegakkan aturan," tegas Djarot
Djarot menyebut, sanksi tegas diberikan selain untuk mendidik, juga untuk mengembalikan fungsi trotoar yang semestinya. Mantan Wali Kota Blitar itu ingin saat Asian Games 2018 nanti Jakarta sudah tertib.
"Karena ke depan kita tuan rumah Asian Games, kita bangun trotoar yang gede ya, kalau trotoar yang gede kemudian diokupasi yah percuma," ujar Djarot.
Di samping itu, kalau warga sudah terdidik, tak perlu lagi banyak petugas Satpol PP untuk mengawasi trotoar. Petugas bisa dialihkan untuk tugas-tugas penertiban yang lain.
"Masa kita 24 jam pelototi trotoar terus ya, kita pelototi fasilitas umum terus. Kan kalau ini sudah tersterilisasi, masuk dalam sikap hidup mereka, bisa kita kurangi itu (petugas Satpol PP). Masa kita berantem terus sama warga kita, jangan dong," ungkap Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
