Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang lebih memilih opsi membuka tempat karaoke dibandingkan sekolah. Tempat hiburan sejatinya bukan prioritas.
"Saya sedih melihat kondisi pendidikan kita hari ini. Kebijakan pusat hingga daerah, tidak ada yang berpihak pada pendidikan," kata Zita dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Maret 2021.
Menurut dia, pendidikan bukan hanya soal kurikulum. Sekolah juga menjadi wadah bagi anak untuk bermain, belajar, serta mengenali peran dan statusnya.
"Memprioritaskan sekolah untuk dibuka adalah bentuk kasih sayang dari pemerintah," ucap dia.
Politikus PAN itu berharap Pemprov DKI lebih bijak. Prioritas dalam pelonggaran bertahap di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro harus disusun hati-hati.
Baca: Tempat Hiburan di Jakarta Dibuka Bertahap
"Saat anak-anak dibatasi ke sekolah, orang dewasa diberi kebebasan ke tempat karaoke. Di mana sebetulnya posisi pendidikan dalam prioritas Pemprov DKI?" ungkap Zita.
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat persiapan pembukaan tempat karaoke saat PPKM berskala mikro. Namun, waktu tempat hiburan tersebut boleh dibuka belum dipastikan.
"Sifatnya melihat persiapan dan kesiapan para pengelola usaha karaoke," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Bambang Ismadi saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Maret 2021.
Ia menjelaskan pengelola dibukausaha karaoke yang memenuhi kriteria tetap harus menunggu waktu operasi. Dia menjamin tempat karaoke yang belum memiliki prosedur prokes layak tak bisa beroperasi.
"Jadi ketika dibuka, semua sudah siap dengan protokol kesehatan," tegas Bambang.
Jakarta: Wakil Ketua DPRD
DKI Jakarta Zita Anjani menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang lebih memilih opsi membuka tempat karaoke dibandingkan sekolah. Tempat hiburan sejatinya bukan prioritas.
"Saya sedih melihat kondisi pendidikan kita hari ini. Kebijakan pusat hingga daerah, tidak ada yang berpihak pada pendidikan," kata Zita dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Maret 2021.
Menurut dia, pendidikan bukan hanya soal kurikulum. Sekolah juga menjadi wadah bagi anak untuk bermain, belajar, serta mengenali peran dan statusnya.
"Memprioritaskan sekolah untuk dibuka adalah bentuk kasih sayang dari pemerintah," ucap dia.
Politikus PAN itu berharap Pemprov DKI lebih bijak. Prioritas dalam pelonggaran bertahap di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) berskala mikro harus disusun hati-hati.
Baca:
Tempat Hiburan di Jakarta Dibuka Bertahap
"Saat anak-anak dibatasi ke sekolah, orang dewasa diberi kebebasan ke tempat karaoke. Di mana sebetulnya posisi pendidikan dalam prioritas Pemprov DKI?" ungkap Zita.
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat persiapan pembukaan tempat karaoke saat PPKM berskala mikro. Namun, waktu tempat hiburan tersebut boleh dibuka belum dipastikan.
"Sifatnya melihat persiapan dan kesiapan para pengelola usaha karaoke," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Bambang Ismadi saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Maret 2021.
Ia menjelaskan pengelola dibukausaha karaoke yang memenuhi kriteria tetap harus menunggu waktu operasi. Dia menjamin tempat karaoke yang belum memiliki prosedur prokes layak tak bisa beroperasi.
"Jadi ketika dibuka, semua sudah siap dengan protokol kesehatan," tegas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
