medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mencarikan solusi soal pulau reklamasi. Pasalnya, pemerintah tentu tak bisa membongkar bangunan yang sudah berdiri.
"Khususnya bagaimana penggunaan daripada apa yang sudah ada itu," kata Kalla dalam tanya jawab di Hotel Arya Duta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Senen, Jakarta Pusat, Kamis 2 November 2017.
Dia mengingatkan, Pemprov DKI juga harus memerhatikan beberapa hal soal reklamasi. Salah satunya, proyek reklamasi yang sudah rampung di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.
Namun, Kalla menyerahkan keputusan pengelolaan reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan Pemda," jelas dia.
Menurut dia, polemik reklamasi terjadi karena informasi yang tak benar beredar saat pilkada 2017. Beberapa pihak, kerap mencari kesalahan pasangan lain. "Jadi terjadilah simpang siur pandangan," kata Kalla.
Baca: Tetap Rukun Diguncang Isu Reklamasi
Meski begitu, dia yakin masalah ini bisa selesai dengan baik. Polemik ini, kata dia, adalah bagian efek dari otonomi daerah.
"Ya tentu keputusannya di daerah itu. Pusat memberikan guidance sesuai guidance umum. Itu yang saya katakan. Jadi kalau daerah memang kadang-kadang berbeda pandangan karena di samping pandangannya berbeda, yang menangkapnya (media) juga begitu banyak kan," jelas pria asal Makassar itu.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDMePXk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mencarikan solusi soal pulau reklamasi. Pasalnya, pemerintah tentu tak bisa membongkar bangunan yang sudah berdiri.
"Khususnya bagaimana penggunaan daripada apa yang sudah ada itu," kata Kalla dalam tanya jawab di Hotel Arya Duta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Senen, Jakarta Pusat, Kamis 2 November 2017.
Dia mengingatkan, Pemprov DKI juga harus memerhatikan beberapa hal soal reklamasi. Salah satunya, proyek reklamasi yang sudah rampung di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.
Namun, Kalla menyerahkan keputusan pengelolaan reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan Pemda," jelas dia.
Menurut dia, polemik reklamasi terjadi karena informasi yang tak benar beredar saat pilkada 2017. Beberapa pihak, kerap mencari kesalahan pasangan lain. "Jadi terjadilah simpang siur pandangan," kata Kalla.
Baca: Tetap Rukun Diguncang Isu Reklamasi
Meski begitu, dia yakin masalah ini bisa selesai dengan baik. Polemik ini, kata dia, adalah bagian efek dari otonomi daerah.
"Ya tentu keputusannya di daerah itu. Pusat memberikan
guidance sesuai
guidance umum. Itu yang saya katakan. Jadi kalau daerah memang kadang-kadang berbeda pandangan karena di samping pandangannya berbeda, yang menangkapnya (media) juga begitu banyak kan," jelas pria asal Makassar itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
