medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memerintahkan Dewan Pengupahan untuk melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survei dilakukan untuk menentukan upah minimum regional (UMR) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.
“Salah satu poin arahan yang saya berikan mengenai survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” beber Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 26 Oktober 2017.
Sandiaga meminta survei KHL dilakukan untuk sepanjang tahun 2018. “Sehingga sepanjang tahun kita tahu pergerakan biaya hidup,” ucap Sandiaga.
Dia melihat, biaya hidup di Jakarta semakin meningkat. Ia berharap survei dapat memotret KHL dengan tepat.
Mantan Ketua HIPMI itu menargetkan, survei rampung pada Otober 2017. Ia meminta Dewan Pengupahan bekerja keras supaya regulasi terkait UMP DKI 2018 tepat waktu.
“Kita ingin tepat waktu dan semuanya harus bekerja 24 jam, enggak ada lagi tanggalan merah. Kerja, kita hadirkan kepastian itu sendiri. Enggak usah bicara angka dulu, tapi proses,” tegas dia.
Setelah survei dilakukan, Sandiaga bakal menyerahkan nota ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian Anies yang akan memutuskan besaran angka UMR Provinsi DKI.
Survei KHL terakhir dilakukan pada 2015. Pemprov DKI Jakarta saat itu mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP tersebut sudah memiliki formula penghitungan upah pekerja sesuai tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian, penetapan nilai UMP DKI tahun 2016 dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 227 Tahun 2016 tentang UMP DKI 2017. Namun para serikat pekerja menggugat Pergub itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut diterima dan Pergub harus dicabut.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memerintahkan Dewan Pengupahan untuk melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survei dilakukan untuk menentukan upah minimum regional (UMR) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.
“Salah satu poin arahan yang saya berikan mengenai survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” beber Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 26 Oktober 2017.
Sandiaga meminta survei KHL dilakukan untuk sepanjang tahun 2018. “Sehingga sepanjang tahun kita tahu pergerakan biaya hidup,” ucap Sandiaga.
Dia melihat, biaya hidup di Jakarta semakin meningkat. Ia berharap survei dapat memotret KHL dengan tepat.
Mantan Ketua HIPMI itu menargetkan, survei rampung pada Otober 2017. Ia meminta Dewan Pengupahan bekerja keras supaya regulasi terkait UMP DKI 2018 tepat waktu.
“Kita ingin tepat waktu dan semuanya harus bekerja 24 jam, enggak ada lagi tanggalan merah. Kerja, kita hadirkan kepastian itu sendiri. Enggak usah bicara angka dulu, tapi proses,” tegas dia.
Setelah survei dilakukan, Sandiaga bakal menyerahkan nota ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian Anies yang akan memutuskan besaran angka UMR Provinsi DKI.
Survei KHL terakhir dilakukan pada 2015. Pemprov DKI Jakarta saat itu mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP tersebut sudah memiliki formula penghitungan upah pekerja sesuai tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian, penetapan nilai UMP DKI tahun 2016 dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 227 Tahun 2016 tentang UMP DKI 2017. Namun para serikat pekerja menggugat Pergub itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut diterima dan Pergub harus dicabut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
