Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak akan merubah regulasi kebijakan ganjil - genap yang telah berlaku selama ini. Heru berpendapat perpanjangan waktu ganjil genap menjadi 24 jam akan mempersulit aktivitas masyarakat.
"Saya tidak akan menambah ganjil - genap untuk 24 jam. Itu perlu kajian, kita harus berpikir kalau ganjil - genap ditambah dari yang sekarang akan sulit," kata Heru, Minggu, 27 Agustus 2023.
Sebelumnya, muncul gagasan dari ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang meminta pemberlakuan ganjil - genap dievaluasi. Hal ini menyusul ketidaksuksesan kebijakan tersebut dalam menekan jumlah kendaraan yang melintasi kawasan Jakarta.
Padatnya volume kendaraan bermotor di DKI Jakarta disinyalir menjadi faktor penyumbang polusi udara. Kini pemerintah tengah melakukan berbagai cara untuk menekan polusi.
Pemerintah telah menggelar uji emisi untuk memastikan kelayakan kendaraan bermotor telah memenuhi syarat rendah emisi. Rencananya, pada 1 September 2023 pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mulai menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi.
"Motor seperti apa ditilang? Kalau dia mengeluarkan emisi yang melampaui batas. Saya akan keliling minta tolong dan memastikan kendaraan yang keluar dari bengkel itu lolos uji emisi," ujar Heru. (Insan Suardi)
Jakarta: Penjabat
(Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak akan merubah regulasi kebijakan ganjil - genap yang telah berlaku selama ini. Heru berpendapat perpanjangan waktu
ganjil genap menjadi 24 jam akan mempersulit aktivitas masyarakat.
"Saya tidak akan menambah ganjil - genap untuk 24 jam. Itu perlu kajian, kita harus berpikir kalau ganjil - genap ditambah dari yang sekarang akan sulit," kata Heru, Minggu, 27 Agustus 2023.
Sebelumnya, muncul gagasan dari ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang meminta pemberlakuan ganjil - genap dievaluasi. Hal ini menyusul ketidaksuksesan kebijakan tersebut dalam menekan jumlah kendaraan yang melintasi kawasan Jakarta.
Padatnya volume kendaraan bermotor di DKI Jakarta disinyalir menjadi faktor penyumbang polusi udara. Kini pemerintah tengah melakukan berbagai cara untuk menekan polusi.
Pemerintah telah menggelar uji emisi untuk memastikan kelayakan kendaraan bermotor telah memenuhi syarat rendah emisi. Rencananya, pada 1 September 2023 pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mulai menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi.
"Motor seperti apa ditilang? Kalau dia mengeluarkan emisi yang melampaui batas. Saya akan keliling minta tolong dan memastikan kendaraan yang keluar dari bengkel itu lolos uji emisi," ujar Heru. (
Insan Suardi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
