Pemprov DKI Diminta Benahi Kawasan Kumuh Dekat Istana

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak Pemprov DKI menata kawasan kumuh di Ibu kota. Khususnya, permukiman padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, yang lokasinya tak jauh dari Istana Negara. "Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Ke sana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu," ujar Prasetyo saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis, 16 Maret 2023. Pras sapaan karibnya, juga mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Sebab, ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas. "Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena disana kemiskinannya terlihat," ucap dia.   Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait. Apalagi, Jakarta diprediksi hingga 20 tahun ke depan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota. "Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun kedepan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” ungkap Heru. Heru berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga. Salah satunya, membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengungkapkan sudah menerima 1.059 program usulan dari Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang akan disisir lagi untuk dijadikan program prioritas tahun 2024. Adapun program prioritas tahun depan yakni penanggulangan banjir, penurunan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, penanggulangan kemiskinan, serta penataan kawasan. "Tercatat jumlah usulan masyarakat yang sebanyak 1.059 usulan dengan anggaran sebesar Rp972 miliar," ungkap Dhany. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.