medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik serapan anggaran Pemprov DKI pada 2015 rendah, seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP PDI Perjuangan DKI Bambang D.H. Faktanya, penyerapan anggaran DKI 2015 jauh lebih baik ketimbang sebelumnya.
"Penyerapan anggaran 2015 paling tinggi semasa DKI. Pembangunan kita paling baik dan susun anggaran paling cepat," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2016).
Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI pada 2015 sebesar Rp7 triliun. Belakangan Ahok mengoreksi dan menyebut Silpa DKI hanya Rp3 triliun.
Sisa anggaran itu, lanjut Ahok, berasal dari dana bagi hasil pemerintah pusat yang tidak cair ke Pemprov DKI. "Itu juga hanya kita potong gara-gara belanja lahan, sama transfer bagi hasil dari pusat, pajak, ada alat yang ngutang ke kita sampai Rp5 triliun," ucapnya.
Total APBD DKI 2015 sekitar Rp67 triliun tersebut disahkan melalui Pergub. Sementara untuk APBD DKI 2016 sekitar Rp69 triliun dengan penyerapan saat ini sekitar 30 persen.
Di lain pihak, Bambang D.H. mengatakan, penyerapan APBD DKI kurang dari 30 persen. Itu terjadi karena pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif tak harmonis. Padahal, kata dia, hubungan kedua belah pihak harus rukun.
"Keduanya mesti sinergis. Karena itu pembahasan anggaran mandek," kata Bambang, Senin, 8 Agustus 2016.
Masalah komunikasi yang disampikan Bambanng ditampik Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini menekankan, dirinya dan Dewan berkomunikasi dengan baik.
"Semua kita baik. Yang masalah kalau memang mesti sama-sama beli UPS, ya komunikasi gak ketemu kita, sorry aja," tandas Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik serapan anggaran Pemprov DKI pada 2015 rendah, seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP PDI Perjuangan DKI Bambang D.H. Faktanya, penyerapan anggaran DKI 2015 jauh lebih baik ketimbang sebelumnya.
"Penyerapan anggaran 2015 paling tinggi semasa DKI. Pembangunan kita paling baik dan susun anggaran paling cepat," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2016).
Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI pada 2015 sebesar Rp7 triliun. Belakangan Ahok mengoreksi dan menyebut Silpa DKI hanya Rp3 triliun.
Sisa anggaran itu, lanjut Ahok, berasal dari dana bagi hasil pemerintah pusat yang tidak cair ke Pemprov DKI. "Itu juga hanya kita potong gara-gara belanja lahan, sama transfer bagi hasil dari pusat, pajak, ada alat yang ngutang ke kita sampai Rp5 triliun," ucapnya.
Total APBD DKI 2015 sekitar Rp67 triliun tersebut disahkan melalui Pergub. Sementara untuk APBD DKI 2016 sekitar Rp69 triliun dengan penyerapan saat ini sekitar 30 persen.
Di lain pihak, Bambang D.H. mengatakan, penyerapan APBD DKI kurang dari 30 persen. Itu terjadi karena pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif tak harmonis. Padahal, kata dia, hubungan kedua belah pihak harus rukun.
"Keduanya mesti sinergis. Karena itu pembahasan anggaran mandek," kata Bambang, Senin, 8 Agustus 2016.
Masalah komunikasi yang disampikan Bambanng ditampik Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini menekankan, dirinya dan Dewan berkomunikasi dengan baik.
"Semua kita baik. Yang masalah kalau memang mesti sama-sama beli UPS, ya komunikasi gak ketemu kita,
sorry aja," tandas Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
