medcom.id, Jakarta: Pembaharuan perjanjian kerja sama (PKS) monorel antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail seolah tidak berujung. Pembahasannya belum selesai hingga kini. Bahkan pertemuan antara kedua pihak itu pada Rabu (5/3), justru membahas soal rencana bisnis monorel.
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantah tidak ada perkembangan dalam pembahasan PKS. Dia menjelaskan business plan (rencana bisnis) justru menjadi kunci dari pembaharuan PKS.
Jika belum ada kejelasan tentang business plan PT JM yang kembali dipercaya melanjutkan proyek yang sempat mangkrak itu, Jokowi tidak akan menandatangani PKS.
"Ini kan menuju ke PKS. Saya enggak mau kalau disuruh tanda tangan PKS tapi enggak jelas business plan, financial plannya," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/3).
Pembicaraan PKS Monorel itu memang sudah beberapa kali mengalami tarik ulur. Sebelumnya, Pemprov berencana menyelesaikan pembaharuan PKS pada akhir Februari. Namun, penandatanganan PKS kembali molor.
Pada 28 Februari 2014, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan Pemprov berkeinginan untuk memperbaharui beberapa poin perjanjian. Antara lain PT JM akan menyerahkan seluruh aset bila dalam waktu 3,5 tahun tidak dapat menyelesaikan proyek sampai tahap tertentu.
Salah satu poin lainnya, besaran jaminan yang harus diserahkan kepada Pemprov. Saat ini, Pemprov masih belum bisa menentukan berapa persen dari total biaya pembangunan yang harus dijaminkan.
Tarik ulur penandatangan PKS ini disebutkan Jokowi terjadi karena masih banyak perhitungan yang perlu dimasukkan. "Monorel harus bisa dibangun dan berkelanjutan. Konsep yang diinginkan DKI, hitung-hitungannya masuk," jelas Jokowi.
Pemprov pun tidak ingin menentukan batas waktu penandatanganan PKS. Jokowi menerangkan Pemprov harus berhati-hati dalam mengerjakan PKS proyek yang nilainya triliunan rupiah ini.
medcom.id, Jakarta: Pembaharuan perjanjian kerja sama (PKS) monorel antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail seolah tidak berujung. Pembahasannya belum selesai hingga kini. Bahkan pertemuan antara kedua pihak itu pada Rabu (5/3), justru membahas soal rencana bisnis monorel.
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantah tidak ada perkembangan dalam pembahasan PKS. Dia menjelaskan business plan (rencana bisnis) justru menjadi kunci dari pembaharuan PKS.
Jika belum ada kejelasan tentang business plan PT JM yang kembali dipercaya melanjutkan proyek yang sempat mangkrak itu, Jokowi tidak akan menandatangani PKS.
"Ini kan menuju ke PKS. Saya enggak mau kalau disuruh tanda tangan PKS tapi enggak jelas business plan, financial plannya," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/3).
Pembicaraan PKS Monorel itu memang sudah beberapa kali mengalami tarik ulur. Sebelumnya, Pemprov berencana menyelesaikan pembaharuan PKS pada akhir Februari. Namun, penandatanganan PKS kembali molor.
Pada 28 Februari 2014, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan Pemprov berkeinginan untuk memperbaharui beberapa poin perjanjian. Antara lain PT JM akan menyerahkan seluruh aset bila dalam waktu 3,5 tahun tidak dapat menyelesaikan proyek sampai tahap tertentu.
Salah satu poin lainnya, besaran jaminan yang harus diserahkan kepada Pemprov. Saat ini, Pemprov masih belum bisa menentukan berapa persen dari total biaya pembangunan yang harus dijaminkan.
Tarik ulur penandatangan PKS ini disebutkan Jokowi terjadi karena masih banyak perhitungan yang perlu dimasukkan. "Monorel harus bisa dibangun dan berkelanjutan. Konsep yang diinginkan DKI, hitung-hitungannya masuk," jelas Jokowi.
Pemprov pun tidak ingin menentukan batas waktu penandatanganan PKS. Jokowi menerangkan Pemprov harus berhati-hati dalam mengerjakan PKS proyek yang nilainya triliunan rupiah ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(BOB)
