medcom.id, Jakarta: Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebut 13 ribu perizinan yang diajukan masih bermasalah. Semua pemohonan itu terkendala persoalan tata ruang. Saefullah mengungkapkan, semua berkas permohonan izin itu mentok di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.
"Saat ini ada hampir 13 ribu izin yang mentok di PTSP karena persoalan tata ruang," kata Saefullah saat rapat kerja yang diadakan di atas kereta wisata menuju Yogyakarta, Sabtu (14/1/2017).
Saefullah mengatakan, isu tersebut kebanyakan disampaikan di bawah asisten Lingkugan Hidup. Dia berharap ada tindak lanjut mendalam terkait masalah ini.
"Harus ada evaluasi di tahun 2017. Supaya apapun perizinannya ada keberpihakan kepada masyarakat," ujar Saefullah.
Saefullah ingin ada penertiban tata kota. Semua harus dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah dibuat sebelumya. Saefullah tak ingin ada yang dirugikan dengan peraturan tersebut.
"Kalau memang peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan diubah. Kasihan. Kita harus mempercepat proses perizinan 13 ribu yang mandek tersebut," ujar Saefullah.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/xkEqEjrk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebut 13 ribu perizinan yang diajukan masih bermasalah. Semua pemohonan itu terkendala persoalan tata ruang. Saefullah mengungkapkan, semua berkas permohonan izin itu mentok di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.
"Saat ini ada hampir 13 ribu izin yang mentok di PTSP karena persoalan tata ruang," kata Saefullah saat rapat kerja yang diadakan di atas kereta wisata menuju Yogyakarta, Sabtu (14/1/2017).
Saefullah mengatakan, isu tersebut kebanyakan disampaikan di bawah asisten Lingkugan Hidup. Dia berharap ada tindak lanjut mendalam terkait masalah ini.
"Harus ada evaluasi di tahun 2017. Supaya apapun perizinannya ada keberpihakan kepada masyarakat," ujar Saefullah.
Saefullah ingin ada penertiban tata kota. Semua harus dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah dibuat sebelumya. Saefullah tak ingin ada yang dirugikan dengan peraturan tersebut.
"Kalau memang peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan diubah. Kasihan. Kita harus mempercepat proses perizinan 13 ribu yang mandek tersebut," ujar Saefullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
