medcom.id, Jakarta: Sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapat mobil dinas baru jenis Toyota Altis. Sebagian mobil sudah ada di gedung DPRD DKI. Bukannya bersyukur, sebagian anggota dewan malah merasa rugi menerima mobil itu.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan mobil dinas itu harus diambil oleh anggota dewan. Politikus Gerindra ini menyebut pembelian mobil dinas oleh Pemprov DKI untuk anggota dewan bukan membantu malah merugikan.
"Itu harus diambil, karena hak kita juga. Tapi biaya apa-apa sendiri, perawatan sendiri, bensin, kerusakan, asuransi juga bayar sendiri. Menurut saya, mobil dinas itu bukan hadiah, tapi musibah," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Karena itu, Prabowo berencana akan merubah fungsi mobil dinas itu menjada taksi. Untuk operasional dia akan menggunakan kendaraan pribadi. "Jadikan taxi Uber saja. Kalau dikembalikan gak bagus, gak sopan," kata dia.
Hal serupa dikatakan Bestari Barus. Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengatakan, dirinya bakal mengembalikan mobil dinasnya. "Mau dipulangin saja kalau gitu. Itu mobil-mobil dinas PNS DKI yang tanggung siapa? Enakan mobil (pribadi) saya juga," kata Bestari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membelikan DPRD DKI mobil dinas baru. Mereka akan diberikan 101 unit mobil sedan Toyota Altis keluaran terbaru.
"Kita pengadaannya lewat e-catalogue. Jadi tinggal dicek saja harga satuannya di pasaran berapa, kali 10," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, Rabu 2 September.
Sistem pemakaian mobil tak sepenuhnya dimiliki anggota dewan karena mobil itu aset pemerintah. Ketika anggota dewan sudah tak menjabat, mobil harus dikembalikan.
"Setelah dikaji ternyata seharusnya mobil dinas itu sistemnya pinjam pakai. Mobil yang dibeli jadi aset daerah. Kalau anggota dewan tidak lagi menjabat, harus dikembalikan," kata Heru.
medcom.id, Jakarta: Sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapat mobil dinas baru jenis Toyota Altis. Sebagian mobil sudah ada di gedung DPRD DKI. Bukannya bersyukur, sebagian anggota dewan malah merasa rugi menerima mobil itu.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan mobil dinas itu harus diambil oleh anggota dewan. Politikus Gerindra ini menyebut pembelian mobil dinas oleh Pemprov DKI untuk anggota dewan bukan membantu malah merugikan.
"Itu harus diambil, karena hak kita juga. Tapi biaya apa-apa sendiri, perawatan sendiri, bensin, kerusakan, asuransi juga bayar sendiri. Menurut saya, mobil dinas itu bukan hadiah, tapi musibah," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Karena itu, Prabowo berencana akan merubah fungsi mobil dinas itu menjada taksi. Untuk operasional dia akan menggunakan kendaraan pribadi. "Jadikan taxi Uber saja. Kalau dikembalikan gak bagus, gak sopan," kata dia.
Hal serupa dikatakan Bestari Barus. Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengatakan, dirinya bakal mengembalikan mobil dinasnya. "Mau dipulangin saja kalau gitu. Itu mobil-mobil dinas PNS DKI yang tanggung siapa? Enakan mobil (pribadi) saya juga," kata Bestari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membelikan DPRD DKI mobil dinas baru. Mereka akan diberikan 101 unit mobil sedan Toyota Altis keluaran terbaru.
"Kita pengadaannya lewat e-catalogue. Jadi tinggal dicek saja harga satuannya di pasaran berapa, kali 10," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, Rabu 2 September.
Sistem pemakaian mobil tak sepenuhnya dimiliki anggota dewan karena mobil itu aset pemerintah. Ketika anggota dewan sudah tak menjabat, mobil harus dikembalikan.
"Setelah dikaji ternyata seharusnya mobil dinas itu sistemnya pinjam pakai. Mobil yang dibeli jadi aset daerah. Kalau anggota dewan tidak lagi menjabat, harus dikembalikan," kata Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DOR)
