medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin pesimistis, target realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota mencapai 30 persen atau 19.920 hektare di 2030. Hingga tahun ini, realisasi RTH baru 14,94 persen atau 9.896 hektare.
"Masih jauh," kata Djafar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Djafar menjelaskan, tiap tahun DKI harus membebaskan lahan seluas 668 hektare jika target 30 persen ingin tercapai. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan 668 hektare adalah Rp3 triliun.
"Anggaran yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tahun ini Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut dibagi sebanyak Rp1 triliun untuk pengadaan taman dan jalur, serta Rp200 juta untuk lahan makam," jelas Djafar.
Kesulitan lain untuk merealisasikan RTH adalah banyak lahan yang akan dibebaskan merupakan lahan sengketa. Sehingga, butuh waktu lama untuk pembebasan lahan.
(Baca: Ruang Terbuka Hijau di Jakarta)
Dengan semua kendala itu, Djafar ingin memanfaatkan kemitraan dengan swasta untuk membantu pembebasan lahan. Sebab, swasta saat ini hanya terlibat dalam proses memperindah taman.
"Jika pembebasan lahan dilakukan CSR (Corporate Social Responsibility), akan membantu kita mempercepat (merealisasikan 30 persen RTH)," pungkas Djafar.
medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin pesimistis, target realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota mencapai 30 persen atau 19.920 hektare di 2030. Hingga tahun ini, realisasi RTH baru 14,94 persen atau 9.896 hektare.
"Masih jauh," kata Djafar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Djafar menjelaskan, tiap tahun DKI harus membebaskan lahan seluas 668 hektare jika target 30 persen ingin tercapai. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan 668 hektare adalah Rp3 triliun.
"Anggaran yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tahun ini Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut dibagi sebanyak Rp1 triliun untuk pengadaan taman dan jalur, serta Rp200 juta untuk lahan makam," jelas Djafar.
Kesulitan lain untuk merealisasikan RTH adalah banyak lahan yang akan dibebaskan merupakan lahan sengketa. Sehingga, butuh waktu lama untuk pembebasan lahan.
(Baca: Ruang Terbuka Hijau di Jakarta)
Dengan semua kendala itu, Djafar ingin memanfaatkan kemitraan dengan swasta untuk membantu pembebasan lahan. Sebab, swasta saat ini hanya terlibat dalam proses memperindah taman.
"Jika pembebasan lahan dilakukan CSR
(Corporate Social Responsibility), akan membantu kita mempercepat (merealisasikan 30 persen RTH)," pungkas Djafar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
